DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 28 (dua puluh delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; Monitoring dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Satuan Tugas; Pembiayaan; Kewajiban dan Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyakit Menular di Kabupaten Siak, Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit2. Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237), . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan3. Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880), Menetapkan : . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 4. Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan5. Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, . Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan7. Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang8. Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157), . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang9. Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Siak. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Siak.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. 6. Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/perusahaan dan isu/permasalahan yang sedang diangkat. 7. Corona Virus Disease19 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus SARS-COV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus2). 8. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. 9. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global/ mendunia. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasinuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi,dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatuwilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Siak. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau kebijakan terkait percepatan penanganan penyebaran wabah penyakit menular. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dimana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba/ keuntungan. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan arahan dalam pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular di Daerah,
b.meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam upaya pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular di Daerah, dan
c.meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan seluruh stake holder.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: . pencegahan dan pengendalian penyakit menular, . monitoring dan evaluasi, a. b. peran serta masyarakat,c. . satuan tugas,d. pembiayaan, kewajiban dan sanksi administratif, ketentuan penyidik,dan e. f

h.ketentuan pidana. 8

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 6

(1)Jenis-jenis penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut: kolera: pes, demam berdarah dengue, campak, polio, difteri: pertusis, rabies, malaria, avian influenza HSN1, antraks: leptospirosis, . hepatitis, influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009, meningitis, yellow fever, chikungunya, dan corona virus disease 2019 (COVID-19). a. b. d. e. f 1. L m. n. p. r.
(1)Dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dilakukan tindakan mitigasi faktor resiko di Daerah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.
(2)Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau PSBB oleh Pejabat yang berwenang.
(3)Karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumberdaya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Karantina rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.
(2)Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.
(3)Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.

Pasal 9

(1)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.
(2)Penghuni rumah yang dikarantina dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 10

(1)Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang terkait.
(1)Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2)Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat diwilayah tersebut.

Pasal 12

(1)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
(2)Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang berwenang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
(3)Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
(4)Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 13

(1)Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang terkait.
(1)Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan bagian respon dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2)Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.

Pasal 15

(1)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang yang bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelum melaksanakan Karantina Rumah Sakit.
(2)Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat yang Berwenang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
(3)Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…