DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Perencanaan; Strategi Pelaksanaan; Arah Kebijakan; Pelaksanaan Siak Kabupaten Hijau; Larangan, Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Pidana; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Siak Kabupaten Hijau, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), SAN ps a. b. ne 2. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136): 7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 5), 8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5), 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SIAK KABUPATEN HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Siak. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Siak. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kabupaten Hijau adalah kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sumber Daya Alam adalah setiap yang berasal dari bumi atau alam dan dapat di manfaatkan oleh manusia. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya Zona Konservasi, adalah zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan usaha melindungi dan melestarikan nilai budaya dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Zona tanaman pangan adalah Zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan kemandirian pangan bagi Kabupaten Siak. Zona perkebunan, kehutanan dan Pertambangan adalah zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Zona industri adalah zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan konsentrasi industri. Zona permukiman adalah zona di Kabupaten Siak untuk arahan kegiatan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berguna untuk penunjang kebutuhan masyarakat. Zona wilayah adat adalah zona di Kabupaten Siak yang mendukung Siak sebagai pusat warisan budaya dunia dengan melestarikan kearifan lokal dan adat budaya secara turun-temurun. Masyarakat adat atau Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh aturan-aturan atau adat istiadat yang dipatuhi sejak dahulu kala dalam ikatan asal usul, mempunyai Lembaga atau Organisasi Adat dan kelengkapan adat, menempati suatu wilayah adat atau ruang ekologis. Hilirisasi adalah merupakan pengembangan sumber daya alam, SDA seperti tambang, perkebunan dan pertanian yang berintegrasi dengan industri pengolahan. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor faktor produksi yang telah ada. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19. 20. 21. 22. 23. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bencana ekologis adalah bencana akibat dari aktifitas manusia meliputi banjir, pencemaran udara dan bencana lainnya. Infrastruktur Hijau adalah sistem pendukung area kehidupan dan merupakan komponen jaringan dengan alam dan lingkungan yang terdapat antara kota dan desa yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

Pasal 2

Siak Kabupaten Hijau dilaksanakan dengan berlandaskan asas: keadilan: kelestarian dan keberlanjutan: partisipatif: a. b. kearifan lokal: pemerintahan yang baik: dan kesejahteraan masyarakat. d. e. £

Pasal 3

Siak Kabupaten Hijau bertujuan agar supaya: a. b. pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah: . pemanfaatan sumber daya alam daerah yang dilakukan baik melalui kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, kebudayaan beserta kearifan lokal. d.

Pasal 4

Siak Kabupaten Hijau diarahkan untuk: a. b. Cc. menghentikan kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak: menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan, memanfaatkan SDA yang tidak berdampak pada kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut, dan menurunkan emisi gas rumah kaca. d.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan,
b.strategi pelaksanaan,
c.arah kebijakan,
d.pelaksanaan Siak Kabupaten Hijau, dan
e.larangan, pembinaan dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Siak Kabupaten Hijau meliputi:

a.perencanaan Siak Kabupaten Hijau dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam,
b.perencanaan Siak Kabupaten Hijau dalam perlindungan dan pemulihan sumber daya alam, dan
c.perencanaan Siak Kabupaten Hijau melibatkan masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan.

Pasal 7

Dalam Perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan: memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memperhatikan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, memperhatikan daerah sempadan sungai, memenuhi baku mutu limbah, menyelesaikan dan/atau mengurangi konflik berbasis sumber daya alam, partisipasi masyarakat, peninjauan dan inventarisasi kembali perizinan berusaha berbasis lahan. a. b. d. e.

Pasal 8

Dalam pelibatan masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan,

a.keberadaan masyarakat adat dan tempatan,
b.nilai-nilai dan aturan yang masih berlaku pada masyarakat adat dan tempatan,dan Cc. pemajuan kebudayaan,

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 9

Dalam rangka integrasi Dokumen perencanaan daerah dengan siak hijau pemerintah daerah menuangkan kebijakan siak hijau ke dalam:

a.rencana pembangunan jangka panjang daerah,
b.rencana pembangunan jangka menengah daerah: C. rencana Strategis perangkat daerah terkait, dan
d.rencana aksi daerah kabupaten hijau.

Pasal 10

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…