DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Siak

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 1. Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1); 3. . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal &

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan Penghulu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Kampung paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Calon penghulu wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan sebagai penghulu; tidak sedang mengalami hukum pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara dan mengumumkan d. €. f. secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan;
j.berbadan sehat; dan
k.tidak pernah menjabat sebagai penghulu selama 2 (dua) kali masa jabatan.
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Panitia menyampaikan pengumuman dan pendaftaran bakal calon penghulu dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(2)Setiap orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Penghulu harus mengajukan permohonan ditujukan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu; b. fotocopy KTP yang dilegalisir oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. fotocopy KK yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. d.photo ukuran 4x6 tiga lembar; e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. f.fotocopy ijazah Pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau instansi yang berwenang;
4. g.daftar riwayat hidup;
5. h.surat keterangan catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres;
6. i.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
7. j.surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan Negeri setempat;
8. k.surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh RS tentara/Polri;
  1. 1.surat keterangan dapat membaca ayat Suci Alqur’an dari Kantor Urusan Agama setempat bagi yang beragama Islam;
9. m.Surat pernyataan tetap berdomisili di kampung pemilihan jika terpilih menjadi Penghulu;
10. n.bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
11. o.bagi bakal calon dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila terpilih sebagai penghulu
12. p.bagi bakal calon dari anggota TNI/Polri, Pegawai Swasta harus melampirkan surat izin tertulis dari atasannya;
13. q.bagi bakal calon dari Pimpinan dan anggota Bapekam harus melampirkan Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon penghulu;
14. r.bagi bakal calon dari Pimpinan dan anggota Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung melampirkan surat izin tertulis dari Penghulu; dan S. surat keterangan yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat Kabupaten Siak bagi calon penghulu yang:
  1. 1.pernah menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat Penghulu;
  2. 2.pernah menjabat sebagai pimpinan dan anggota Bapekam;
  3. 3.pernah menjabat sebagai Direktur, Pengurus BUMKampung dan Pengurus unit BUMKampung; dan
  4. 4.pernah menjabat sebagai Perangkat Kampung.
  5. 4.Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (6) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat
(7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/atasan yang berwenang.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai penghulu dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi penghulu tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Perangkat kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon penghulu sampai dengan penetapan penghulu terpilih.
(4)Ketua atau anggota Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung selain dari BAPEKAM yang mencalonkan diri sebagai penghulu diberi cuti dari Penghulu terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Penghulu sampai dengan penetapan penghulu terpilih.
(5)Pegawai swasta yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu harus mendapat izin tertulis dari atasannya.
(6)Pegawai swasta, Anggota Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang terpilih dan diangkat menjadi penghulu, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(7)Penghulu menunjuk Perangkat Kampung Sebagai pelaksana tugas bagi anggota Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung selain dari BAPEKAM yang mencalonkan diri sebagai penghulu dengan Surat Keputusan Penghulu sampai berakhir masa cuti. . Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dalam hal bakal calon penghulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan penghulu menetapkan bakal calon penghulu menjadi calon Penghulu.
(2)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah dibuka pendaftaran maka panitia pemilihan melakukan perpanjangan masa pendaftaran untuk 15 (lima belas) hari.
(3)Dalam hal bakal calon Penghulu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka panitia pemilihan melakukan perpanjangan kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
(4)Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Penghulu terdaftar, panitia pemilihan Penghulubersama-sama dengan Badan Pemusyawaratan Kampung menetapkan calon Penghulu terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. (S)Dalam hal bakal calon penghulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan penghulu melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon penghulu berupa ujian tertulis dan wawancara atau seleksi tambahan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten dan kecamatan.
(7)Hasil Seleksi tambahan terhadap bakal calon penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia tingkat Kampung untuk selenjutnya ditetapkan menjadi calon Penghulu.

6.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pemungutan suara dilakukan melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon penghulu.
(2)Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.
(3)Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan dengan alat lain seperti e-voting.
(4)Pemberian suara dengan menggunakan alat lain seperti e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Jumlah Panitia di TPS sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan dengan Keputusan Panitia tingkat Kampung.
(2)TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditetapkan oleh Panitia tingkat Kampung di tempat yang mudah dijangkau, serta menjamin setiap pemilihan dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3)Jumlah pemilih per TPS paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) pemilih, dengan 5 (lima) bilik suara dan 1 (satu) kotak suara.

8.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Penghitungan suara dilakukan di masing-masing TPS.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh masing-masing TPS, selanjutnya dituangkan dalam oberita acara perhitungan suara yang ditandatangani panitia TPS dan saksi di TPS tersebut dan diserahkan kepada panitia pemilihan Penghulu.
(5)Berdasarkan berita acara perhitungan suara TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) panitia melakukan rekapitulasi hasil pemilihan.

9.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Laporan dugaan permasalahan atau keberatan atas proses pemilihan penghulu disampaikan oleh Calon Penghulu kepada panitia pemilihan tingkat Kampung secara tertulis, dan tembusannya disampaikan ke BAPEKAM.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang menjadi dasar keberatan dan dilengkapi dengan bukti yang jelas.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.

10.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ~

Pasal 53

(1)Penghulu memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung tanggal pelantikan.
(2)Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

11.Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilihan penghulu, Bupati membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Tingkat Kampung.
(3)Tim Pengawas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
1. a.sekretaris kecamatan sebagai ketua;
2. b.2 (dua) orang usur kecamatan sebagai anggota;
3. c.unsur kepolisian sebagai anggota; dan
4. d.unsur TNI sebagai anggota.
(4)Tim Pengawas Tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang diketuai oleh ketua BAPEKAM dan beranggotakan 4 (empat) orang dari BAPEKAM.
(5)Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertugas: a.melakukan pengawasan setiap tahapan dengan melaksanakan pemilihan penghulu; b.membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan penghulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.membantu menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan penghulu;dan d.memberikan saran dan pendapat kepada Bupati, dalam rangka penyelesaian pemilihan penghulu.

12.Ketentuan pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 1. Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal &

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan Penghulu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Kampung paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Calon penghulu wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan sebagai penghulu; tidak sedang mengalami hukum pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara dan mengumumkan d. €. f. secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan;
j.berbadan sehat; dan
k.tidak pernah menjabat sebagai penghulu selama 2 (dua) kali masa jabatan.
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Panitia menyampaikan pengumuman dan pendaftaran bakal calon penghulu dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(2)Setiap orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Penghulu harus mengajukan permohonan ditujukan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu; b. fotocopy KTP yang dilegalisir oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. fotocopy KK yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. d.photo ukuran 4x6 tiga lembar; e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. f.fotocopy ijazah Pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau instansi yang berwenang;
4. g.daftar riwayat hidup;
5. h.surat keterangan catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres;
6. i.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
7. j.surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan Negeri setempat;
8. k.surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh RS tentara/Polri;
  1. 1.surat keterangan dapat membaca ayat Suci Alqur’an dari Kantor Urusan Agama setempat bagi yang beragama Islam;
9. m.Surat pernyataan tetap berdomisili di kampung pemilihan jika terpilih menjadi Penghulu;
10. n.bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
11. o.bagi bakal calon dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila terpilih sebagai penghulu
12. p.bagi bakal calon dari anggota TNI/Polri, Pegawai Swasta harus melampirkan surat izin tertulis dari atasannya;
13. q.bagi bakal calon dari Pimpinan dan anggota Bapekam harus melampirkan Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon penghulu;
14. r.bagi bakal calon dari Pimpinan dan anggota Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung melampirkan surat izin tertulis dari Penghulu; dan S. surat keterangan yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat Kabupaten Siak bagi calon penghulu yang:
  1. 1.pernah menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat Penghulu;
  2. 2.pernah menjabat sebagai pimpinan dan anggota Bapekam;
  3. 3.pernah menjabat sebagai Direktur, Pengurus BUMKampung dan Pengurus unit BUMKampung; dan
  4. 4.pernah menjabat sebagai Perangkat Kampung.
  5. 4.Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (6) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat
(7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/atasan yang berwenang.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai penghulu dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi penghulu tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Perangkat kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon penghulu sampai dengan penetapan penghulu terpilih.
(4)Ketua atau anggota Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung selain dari BAPEKAM yang mencalonkan diri sebagai penghulu diberi cuti dari Penghulu terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Penghulu sampai dengan penetapan penghulu terpilih.
(5)Pegawai swasta yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu harus mendapat izin tertulis dari atasannya.
(6)Pegawai swasta, Anggota Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang terpilih dan diangkat menjadi penghulu, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(7)Penghulu menunjuk Perangkat Kampung Sebagai pelaksana tugas bagi anggota Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung selain dari BAPEKAM yang mencalonkan diri sebagai penghulu dengan Surat Keputusan Penghulu sampai berakhir masa cuti. . Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dalam hal bakal calon penghulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan penghulu menetapkan bakal calon penghulu menjadi calon Penghulu.
(2)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah dibuka pendaftaran maka panitia pemilihan melakukan perpanjangan masa pendaftaran untuk 15 (lima belas) hari.
(3)Dalam hal bakal calon Penghulu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka panitia pemilihan melakukan perpanjangan kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
(4)Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Penghulu terdaftar, panitia pemilihan Penghulubersama-sama dengan Badan Pemusyawaratan Kampung menetapkan calon Penghulu terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. (S)Dalam hal bakal calon penghulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan penghulu melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon penghulu berupa ujian tertulis dan wawancara atau seleksi tambahan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten dan kecamatan.
(7)Hasil Seleksi tambahan terhadap bakal calon penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia tingkat Kampung untuk selenjutnya ditetapkan menjadi calon Penghulu.

6.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pemungutan suara dilakukan melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon penghulu.
(2)Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.
(3)Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan dengan alat lain seperti e-voting.
(4)Pemberian suara dengan menggunakan alat lain seperti e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Jumlah Panitia di TPS sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan dengan Keputusan Panitia tingkat Kampung.
(2)TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditetapkan oleh Panitia tingkat Kampung di tempat yang mudah dijangkau, serta menjamin setiap pemilihan dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3)Jumlah pemilih per TPS paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) pemilih, dengan 5 (lima) bilik suara dan 1 (satu) kotak suara.

8.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Penghitungan suara dilakukan di masing-masing TPS.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh masing-masing TPS, selanjutnya dituangkan dalam oberita acara perhitungan suara yang ditandatangani panitia TPS dan saksi di TPS tersebut dan diserahkan kepada panitia pemilihan Penghulu.
(5)Berdasarkan berita acara perhitungan suara TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) panitia melakukan rekapitulasi hasil pemilihan.

9.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Laporan dugaan permasalahan atau keberatan atas proses pemilihan penghulu disampaikan oleh Calon Penghulu kepada panitia pemilihan tingkat Kampung secara tertulis, dan tembusannya disampaikan ke BAPEKAM.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang menjadi dasar keberatan dan dilengkapi dengan bukti yang jelas.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.

10.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ~

Pasal 53

(1)Penghulu memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung tanggal pelantikan.
(2)Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

11.Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilihan penghulu, Bupati membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Tingkat Kampung.
(3)Tim Pengawas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
1. a.sekretaris kecamatan sebagai ketua;
2. b.2 (dua) orang usur kecamatan sebagai anggota;
3. c.unsur kepolisian sebagai anggota; dan
4. d.unsur TNI sebagai anggota.
(4)Tim Pengawas Tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang diketuai oleh ketua BAPEKAM dan beranggotakan 4 (empat) orang dari BAPEKAM.
(5)Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertugas: a.melakukan pengawasan setiap tahapan dengan melaksanakan pemilihan penghulu; b.membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan penghulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.membantu menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan penghulu;dan d.memberikan saran dan pendapat kepada Bupati, dalam rangka penyelesaian pemilihan penghulu.

12.Ketentuan pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: