DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban; Pembentukan dan Penetapan; Keanggotaan; Larangan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu; Aspirasi Masyarakat; Rapat dan Tata Tertib; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Anggota BAPEKAM. 21.Panitia Musyawarah adalah suatu Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung sebagai fasilitator proses pemilihan Anggota BAPEKAM.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, W EW ENANG, HAK DAN KEW AJIBAN

Pasal 2

(1)BAPEKAM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
(2)BAPEKAM merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Pasal 3

BAPEKAM mempunyai fungsi :

a.membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama penghulu;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

Pasal 4

BAPEKAM mempunyai tugas dan wewenang :

a.membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu;
c.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu;
d.membentuk panitia pemilihan Penghulu;
e.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f.mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
g.menyusun tata tertib BAPEKAM;
h.menetapkan calon Penghulu terpilih.

Pasal 5

BAPEKAM mempunyai hak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 6

Anggota BAPEKAM mempunyai hak :

a.mengajukan usul Rancangan Peraturan Kampung;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.memilih dan dipilih; dan
e.mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 7

Anggota BAPEKAM wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;
d.mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
e.memproses pemilihan Penghulu;
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung;
g.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
i.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
j.menjaga nama baik institusi BAPEKAM; dan
k.mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan.

Pasal 8

(1)BAPEKAM berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil kinerja BAPEKAM dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PEM BENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

(1)Jumlah anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Kampung.
(2)Kriteria penentuan anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, 5 orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 1.001 jiwa sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 1.501 jiwa, 9 orang anggota.

Pasal 10

(1)Anggota BAPEKAM merupakan wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah mufakat dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Anggota BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan.
(3)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah mufakat sebagaimana pada ayat (1) Penghulu membentuk panitia pengisian keanggotaan BAPEKAM dan ditetapkan dengan keputusan Penghulu.

Pasal 11

(1)Panitia pengisian Anggota BAPEKAM terdiri dari unsur Perangkat Kampung dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(2)Syarat Calon Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM adalah:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.bertempat tinggal di Kampung minimal 6 (enam) bulan berturut-turut;
3. c.keterwakilan dari Rukun Kampung, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat;
4. d.berusia paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun;dan
5. e.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
(3)Peserta musyawarah terdiri dari keterwakilan Rukun Kampung yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 12

(1)Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM bertugas:
1. a.memilih peserta musyawarah yang terdiri dari keterwakilan Rukun Kampung, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat;
2. b.menjaring calon anggota BAPEKAM yang merupakan wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
3. c.peserta musyawarah dan calon Anggota BAPEKAM diumumkan selama 7 (tujuh) hari.
(2)Calon terpilih Anggota BAPEKAM yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat harus sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan BAPEKAM.
(3)Hasil musyawarah dan mufakat yang telah menetapkan Anggota BAPEKAM terpilih dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.
(4)Masa kerja Panitia Pengisian Anggota BAPEKAM hanya sampai dengan pelaksanaan pelantikan BAPEKAM terpilih.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…