DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab Dan 40 (empat puluh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penetapan Cadangan Pangan; Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Penanggulangan Krisis Pangan; Sistem Informasi Cadangan Pangan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2 0 1 2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 0 1 5 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH CADANGAN PANGAN. TENTANG PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Siak.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3.Bupati adalah Bupati Siak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak.
5.Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.
6.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
9.Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. 1 0 . Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 1 1 . Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat. 1 2 . Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 1 3 . Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
14.Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. 1 5 . Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16.Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. 1 8 . Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 1 9 . Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
20.Gejolak Harga Pangan adalah gejolak harga Pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu. 2 1 . Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami se bagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
22.Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/ atau rawan Pangan dan gizi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.ketahanan;
d.keamanan;
e.manfaat;
f.pemerataan;
g.berkelanjutan;
h.keadilan; dan
1. 1.ketepatan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat;
b.meningkatkan akses pangan masyarakat; dan
c.memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan pangan Pemerintah Daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
b.menjamin pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
c.mengantisipasi dan menanggulangi terjadi keadaan rawan Pangan Daerah.

Pasal 5

( 1 ) Sasaran Penerima Cadangan Pangan merupakan seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan Pangan.

(2)Situasi rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan Cadangan Pangan;
b.Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
c.penanggulangan kerawanan Pangan;
d.sistem informasi Cadangan Pangan;
e.peran serta masyarakat;
f.pengawasan dan pelaporan; dan
g.penganggaran.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

( 1 ) Bupati menetapkan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

(2)Penetapan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa komoditi pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 8

( 1 ) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan:

a.produksi Pangan Pokok Tertentu;
b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
c.kerawanan Pangan.

(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya Pangan Daerah.

Pasal 9

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:

a.kearifan lokal di masyarakat;
b.pola konsumsi;
c.tingkat konsumsi masyarakat;
d.pertimbangan terhadap penyusutan jumlah dan penurunan mutu Pangan; dan
e.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 10

( 1 ) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Umum Pasal 1 1 Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:
1. a.pengadaan;
2. b.pengelolaan;
3. c.penyaluran; dan
4. d.pelepasan.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 12

( 1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dilaksanakan oleh Dinas.

(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/ atau BUMD.
(3)Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat melaksanakan penyelenggaraan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan/koperasi/gabungan kelompok tani/subak/Badan Usaha Milik Desa yang bergerak atau menjalankan usaha di bidang Pangan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…