DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Siak

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari 19 (Sembilan belas) Pasal

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Siak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Siak.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.952.720.414.987,28 (dua trilyun sembilan ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 531.634.577.818,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(3)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 227.430.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.108.459.992,00 (seratus satu milyar seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c= direncanakan sebesar Rp. 188.668.717.826,00 (seratus delapan puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.427.400.000,00 (empat belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.421.085.837.169,28 (dua trilyun empat ratus dua puluh satu milyar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.283.585.837.169,28 (dua trilyun dua ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.131.787.206.963,44 (tiga trilyun seratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional; b Cc. d . Belanja modal; Belanja tidak terduga; dan . Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.321.676.774.890,44 (dua trilyun tiga ratus dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas: Belanja pegawai; Belanja barang dan jasa; Belanja subsidi; ao ot Pp Belanja hibah; dan

e.Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.092.239.449.244,20 (satu trilyun sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat koma dua puluh rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.134.760.510.046,24 (satu trilyun seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu empat puluh enam koma dua puluh empat rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 89.331.935.600,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.576.880.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 524.208.704.773,00 (lima ratus dua puluh empat milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja modal tanah;
b.Belanja modal peralatan dan mesin;
c.Belanja modal gedung dan bangunan;
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e.Belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.321.960.074,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh puluh empat rupiah).

(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.164.435.819,00 (seratus lima belas milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 314.246.104.734,00 (tiga ratus empat belas milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.726.204.146,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.960.700.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 280.941.027.300,00 (dua ratus delapan puluh milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.121.193.000,00 (dua puluh lima milyar seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.819.834.300,00 (dua ratus lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Siak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Siak.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 531.634.577.818,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(3)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 227.430.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.108.459.992,00 (seratus satu milyar seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c= direncanakan sebesar Rp. 188.668.717.826,00 (seratus delapan puluh delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.427.400.000,00 (empat belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 5

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.283.585.837.169,28 (dua trilyun dua ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 7

a.Belanja operasional; b Cc. d . Belanja modal; Belanja tidak terduga; dan . Belanja transfer.

Pasal 8

e.Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.092.239.449.244,20 (satu trilyun sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat koma dua puluh rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.134.760.510.046,24 (satu trilyun seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu empat puluh enam koma dua puluh empat rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 89.331.935.600,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.576.880.000,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

a.Belanja modal tanah;
b.Belanja modal peralatan dan mesin;
c.Belanja modal gedung dan bangunan;
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e.Belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.321.960.074,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh puluh empat rupiah).

(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.164.435.819,00 (seratus lima belas milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 314.246.104.734,00 (tiga ratus empat belas milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.726.204.146,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 10

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 280.941.027.300,00 (dua ratus delapan puluh milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.121.193.000,00 (dua puluh lima milyar seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.819.834.300,00 (dua ratus lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah).