DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 14 (empat belas) Bab dan 31 (tiga puluh satu) dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; hak dan Kewajiban; Pendanaan; Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Besaran Biaya Bantuan; Pelaporan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi warga miskin Kabupaten Siak;

b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum;
c.menyusun rencana dan mengelola anggaran bantuan hukum bagi warga miskin Kabupaten Siak; dan
d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin Kabupaten Siak kepada Bupati cq Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bagian Hukum berwenang:
1. a.melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
2. b.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
3. c.melakukan Verifikasi terhadap Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Advokat untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;dan
4. d.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum.
(2)Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEM BERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan oleh Pemohon secara tertulis maupun secara lisan.
(2)Permohonan yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Siak cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
3. c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Penghulu atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
4. d.dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis;dan
5. e.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
(3)Permohonan yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.fotocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
2. b.surat keterangan miskin dari Lurah atau Penghulu dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili.

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;
(2)Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
(3)Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 9

(1)Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah di verifikasi memenuhi syarat:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(2)Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum;
(2)Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
(3)Pemberian bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(4)Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 11

(1)Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum; b.konsultasi hukum;
2. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d.penelitian hukum;
3. e.mediasi;
4. f.negosiasi;
5. g.pemberdayaan masyarakat; h.pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
6. i.drafting dokumen hukum.
(2)Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEW AJIBAN

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang peradilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…