DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 11) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu diperlukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak, Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), 3. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 4. Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 5. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 6. Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157): 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700), 9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 11): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) PERMODALAN SIAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Siak. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bupati adalah Bupati Siak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk Hukum lainnya dari Usaha Milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat. Organ Perseroan Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT. Permodalan Siak. Perseroaan Terbatas (PT) Permodalan Siak yang selanjutnya disebut PT. PERSI adalah BUMD Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengembangan ekonomi rakyat yang dikelola secara professional. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak. 5. 6. 7. 8. 9. .Dewan Pengawas Syariah selanjutnya disingkat DPS adalah Dewan yang10 melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan Fatwa tentang produk dan jasa dari kegiatan usaha Perusahaan. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas(PT) Permodalan Siak. Saham adalah Bukti Kepemilikan Modal Dalam Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak.

2.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Berdasarkan peraturan daerah ini nama Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak yang disingkat dengan PT. PERSI, diubah namanya menjadi PT. Permodalan Siak (Perseroda) selanjutnya disingkat PT, PERSI (Perseroda).

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PT. PERSI (Perseroda) berkedudukan dan berkantor di Siak Sri Indrapura dan dapat mendirikan cabang-cabang perusahaan apabila dianggap perlu dengan persetujuan RUPS.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Ruang lingkup kegiatan usaha PT. PERSI (Perseroda) adalah sebagai berikut :
1. a.melakukan penyediaan permodalan, penyertaan modal, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lainnya baik dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syari'ah:
2. b.pengelolaan dana-dana pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik yang berasal dari Pemerintah maupun swasta termasuk kegiatan pelatihan dan penelitian:
3. c.kegiatan usaha dibidang energi, perkebunan, dan industri pengelolaan hasil perkebunan: dan
4. d.kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b dan huruf c.
(2)Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. PERSI (Perseroda) dapat bekerjasama dengan berbagai pihak lain didalam negeri dan/atau diluar negeri.

5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Modal Dasar PT. PERSI (Perseroda) sebesar Rp. 340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh milyar rupiah).
(2)Modal yang telah disetor ke PT. PERSI (Perseroda) sebesar Rp. 325.649.865.776,- (tiga ratus dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang bersumber dari APBD.
(3)Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.70 Yo (tujuh puluh persen) milik Pemerintah Daerah:dan
2. b.30 # (tiga puluh persen) milik pihak lain. 4) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (S5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
  1. 6.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Jumlah modal dasar dan modal disetor PT. PERSI (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) merupakan akumulasi berdasarkan:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak: Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007: Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009. b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai 7. berikut:

Pasal 10

Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan yang sebelumnya mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) berdasarkan calon-calon usulan RUPS. Panitia seleksi Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Perangkat Daerah: dan

b.Unsur independent atau Perguruan Tinggi. Prosedur dan persyaratan pengangkatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar. Untuk pertama kalinya Direksi ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 12

Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota dewan Komisaris lebih dari satu, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa Jabatan. Prosedur dan persyaratan pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar. Untuk pertama kalinya Komisaris ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. (1

(2)
(3)
(4)(S) 9. 10. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: Xx BAB IXA DEWAN PENGAWAS SYARIAH Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D dan Pasal 13E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

PT. PERSI (Perseroda) wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat PT. PERSI, apabila melaksanakan kegiatan usaha perusahaan menggunakan prinsip syariah.

Pasal 13B

(1)DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam pembiayaan dan kegiatan jasa.
(2)Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
1. a.mengawasi proses pengembangan produk baru PT. PERSI (Perseroda):
2. b.meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru PT. PERSI (Perseroda) yang belum ada fatwanya,
3. c.melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penyaluran pembiayaan serta pelayanan jasa: dan
4. d.meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja PT. PERSI (Perseroda) dalam rangka pelaksanan tugasnya.
(3)Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13A

Pasal 13B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13A

Pasal 13B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006