DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab Dan 24 (dua puluh empat) Pasal diantaranya: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Penghargaan; Kerjasama; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga Negara dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum, diperlukan Pengarusutamaan Gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan Gender, upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Siak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 1 1 1 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 4 4 1 9 ) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 8 0 1 ) ;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 927); 1 0 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Siak;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Siak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7.Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
8.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9.Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 1 0 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung. 1 1 . Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 1 2 . Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah. 1 3 . Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 1 4 . Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. 1 5 . Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
16.Responsif Gender adalah suatu kebijakan, Program Kegiatan dan Pengganggaran yang memperhatikan kebutuhan dan pengalaman aspirasi laki-laki dan perempuan. 1 7 . Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
18.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing- masing. 1 9 . Gender Analisyys Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat Analis Gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengindentifikasi kesenjangan Gender sekaligus menyusun rencana Kebijakan/Program/Kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan Gender.
20.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 2 1 . Data terpilah merupakan informasi awal sebagai pembuka wawasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat partisipasi Gender, sehingga menjadi faktor yang sangat penting dalam pengarusutaman Gender.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
23.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 3

Tujuan PUG adalah:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungijawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
g.mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Pasal 4

( 1 ) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:

a.perencanaan;
b.penganggaran;
c.pelaksanaan;
d.pemantauan; dan
e.evaluasi yang responsif gender.

(2)Pelaksanaan Fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempertimbangkan:
1. a.akses:
2. b.partisipasi:
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat bagi masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

( 1 ) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan melalui analisis gender
(3)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lainya.
(4)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.
(5)Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(6)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA, dan DPA yang ResponsifGender.

Pasal 7

( 1 ) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah, dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

(2)Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Bupati dibantu oleh:
1. a.Bappeda sebagai koordinator perencana PUG;dan
2. b.DP3AP2KB sebagai koordinator pelaksanaan PUG.

Pasal 8

( 1 ) Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG;

(2)Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
(3)Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala DP3AP2KB sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
(4)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

( 1 ) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Kepala Desa;
c.menyusun program dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender,
e.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
f.menyusun profil gender Daerah;
g.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
h.menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing masing Perangkat Daerah; j . mengumpulkan data terpilah dari masing- masing perangkat daerah;
k.bertanggung jawab kepada Bupati; dan
1. 1.menetapkan Tim Teknis.

(2)Pokja PUG dalam melaksanakan tugas dibantu Tim Teknis untuk melakukan pembinaan, pelatihan dan perencanaan anggaran yang responsif gender.
(3)Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h, memuat:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.
(4)Rencana Aksi Daerah PUG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

( 1 ) Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf i pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/ atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/ atau program.

(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. Pasal 1 1 ( 1 ) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
1. a.mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
2. b.wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…