DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 18 (delapan belas) Bab dan 66 (enam puluh enam) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Bentuk, Nama Lembaga dan Kedudukan; Sifat, Fungsi dan Kegiatan; Pendirian dan Perizinan; Klasifikasi Siaran; Penyelenggaraan Penyiaran; Rencana Dasar Teknik dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran; Susunan dan Tata Kerja Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja; Kekayaan, Aset dan Sumber Pendanaan; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan persyaratan teknis perangkat transmisi yang digunakan.

(3)Penetapan persyaratan teknis perangkat transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar:
1. a.hasil pengembangan industri, inovasi serta rekayasa teknologi penyiaran, dan
2. b.telekomunikasi nasional;
3. c.adopsi standar internasional atau standar regional; atau
4. d.adaptasi standar internasional atau standar regional.
(4)Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 24

Setiap perangkat transmisi yang dibuat,dirakit,diperdagangkan,dioperasikandan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 25

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SUSUNAN DAN TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 26

Susunan organisasi LPPL RPK Siak terdiri atas:

a.Dewan Pengawas;
b.Dewan Direksi;
c.Bagian Tata Usaha/Sekretariat;dan
d.Satuan PenanggungJawab Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 27

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
(2)Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur penyiaran dan unsur masyarakat, 1 (satu) diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Anggota Dewan Pengawas.
(4)Persyaratan menjadi Ketua Dewan Pengawas akan diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
5. e.berpendidikan sarjana dan memiliki kemampuan intelektual setara;
6. f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
7. g.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
8. h.tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;dan
9. i.non partisan.
(6)Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas;

a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
d.mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
e.menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
f.menetapkan pembagian tugas setiap direktur;dan
g.melaporkan pelaksanakan tugas kepada Bupati dan DPRD

Pasal 29

Dewan Pengawas memiliki kewenangan menetapkan program umum tahunan LPPL RPK Siak.

Pasal 30

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 31

(1)Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
(2)Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1)Anggota Dewan Pengawas, berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
4. d.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RPK Siak;
6. f.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
7. g.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat
(5).
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
(4)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut dibatalkan atau batal demi hukum.
(6)Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 33

(1)Dewan Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(2)Anggota Dewan Direksi berjumlah minimal 3 (tiga) orang maksimal 5 (lima) orang yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan LPPL RPK Siak, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur yang masing -masing memimpin divisi atau bagian.
(3)Persayaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
5. e.berpendidikan sarjana dan memiliki kemampuan intelektual setara;
6. f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
7. g.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
8. h.tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;dan
9. i.non partisan.
(4)Anggota Dewan Direksi sebagaimana pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 34

(1)Dewan Direksi mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
2. b.memimpin dan mengelola LPPL RPK Siak sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
3. c.menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
4. d.mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi se suai dengan peraturan yang berlaku;
5. e.menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
6. f.membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
7. g.mewakili lembaga didalam dan diluar pengadilan;dan
8. h.menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
2. b.posisi LPPL RPK Siak;
3. c.asumsi Lembaga Penyiaran Publik yang dipakai penyusunan rencana jangka panjang;dan
4. d.penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
(3)Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
(5)Rencana induk LPPL RPK Siak yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…