DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 63 (enam puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkatb Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK Dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Siak; . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan3. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Kepala Daerah adalah Bupati Siak; . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga5. Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; . Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan 10. Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asprirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagai unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya yang dipimpin oleh sekretaris Daerah; Ii. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. -Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Siak yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian admistratif terhadap tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah; Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Siak sebagai unsur staf pendukung DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD; Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kabupaten Siak yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, adminitrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan yang bertanggung jawab secara teknis operasionalnya kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepala daerah melalui sekretaris Daerah; Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Siak sebagai unsur yang menjalankan fungsi pengawasan, dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah; Dinas adalah dinas daerah Kabupaten Siak sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. dipimpin oleh Kepala dinas yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah; Badan adalah badan daerah Kabupaten Siak sebagai unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah; Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah; Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah; Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; Sekretariat DPRD; Tipe B; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD; b. Inspektorat; tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah; Dinas Daerah Kabupaten Siak, terdiri dari:d.
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangPendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Sosial; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;3. Satuan Polisi Pamong Praja; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum; 4. Dinas Kesehatan; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang Tenaga kerja; 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7. Dinas Lingkungan Hidup; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan; 8. Dinas Ketahanan Pangan; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Tipe C; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; Dinas Perpustakaan; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan; Dinas Perikanan dan Peternakan; Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan Sub urusan Peternakan; Dinas Pariwisata; Tipe; A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; Dinas Pertanian; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan’ pemerintahan bidang Perindustrian; 20.Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan 21.Dinas Komunikasi dan Informatika; Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Tipe A; menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan; 2.Badan Keuangan Daerah; Tipe A; menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Tipe B; menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 3

~~) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1.Kecamatan Bunga Raya; Tipe A; . Kecamatan Dayun; Tipe A; . Kecamatan Kandis; Tipe A; . Kecamatan Kerinci Kanan; Tipe A; . Kecamatan Koto Gasib; Tipe A; . Kecamatan Lubuk Dalam; Tipe A; . Kecamatan Mempura; Tipe A; . Kecamatan Minas; Tipe A; oOo Wan an fA NWN . Kecamatan Pusako; Tipe A; . Kecamatan Sabak Auh; Tipe A; 11.Kecamatan Siak; Tipe A; 12.Kecamatan Sungai Apit; Tipe A;
13.Kecamatan Sungai Mandau; Tipe A; dan
14.Kecamatan Tualang; Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 10 rh oO

(1)
(2)
(2)
(1)
(2)efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT. UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas/BadanDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten. Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupatendi bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara. Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. b. c. d. fy

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…