DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penetapan Capaian Kinerja; Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutupan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Retribusi Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Siak.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi daerah, penetapan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10.Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak. 1 1 . Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungut retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi.

BAB II

PENETAPAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 2

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan Retribusi Tahun 2023 sebagai berikut:

a.Retribusi Sewa Alat Berat sampai dengan Triwulan I sebesar 20 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 40 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 70 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % ( seratus persen);
b.Retribusi Urusan Air Bersih sampai dengan Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50 % (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % ( seratus persen).

BAB III

BESARAN INSENTIF DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 4

( 1 ) Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang baru bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, menerima Insentif Pemungutan Retribusi Sewa Alat Berat, dan Retribusi Urusan Air Bersih minimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPMT / Surat Keputusan ditetapkan.

(2)Pembagian Insentif Pemungutan Retribusi Sewa Alat Berat, dan Retribusi Urusan Air Bersih diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN,PELAKSANAANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

( 1 ) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Retribusi Sewa Alat Berat, dan Retribusi Urusan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan setiap triwulan. 4 +

(2)Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(3)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

( 1 ) Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Sewa Alat Berat dan Retribusi Urusan Air Bersih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

(2)Pemberian Insentif dan Pemungutan Retribusi Daerah diberikan setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

( 1 ) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Sewa Alat Berat dan Retribusi Urusan Air Bersih.

(2)Penganggaran Insentif dan Retribusi Daerah di kelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif dan Retribusi Daerah serta Rincian Obyek Belanja Retribusi. BABV

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura p la tan; gal, A Januari 2023 Jr t«le Diu ngkan di Siak Sri Indrapura a t al, Januari 2023 S AERAH KABUPATEN SIAK, BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR G

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…