DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 16 (enam belas) bab dan 63 (enam puluh tiga) dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban Anak; Kewajiban dan Tanggungjawab; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan; Kabupaten Layak Anak; Pembinaan dan Partisipasi Anak; Kerjasama dan Koordinasi; Sistem Informasi; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Kelembagaan; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak sesuai kewenangan pemerintah daerah;

d.merumuskan norma, tolak ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
e.memfasilitasi pengembangan kabupaten layak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
g.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
h.membina dan mengembangkan kelembagaan Perlindungan Anak.

(2)Selain pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga advokasi yang terlibat dalam pendampingan terhadap Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak anak;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan pelanggaran terhadap hak anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
3. c.menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak;
4. d.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
5. e.melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban; dan
6. f.turut serta dalam penanganan pelanggaran hak anak.
(3)Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Orang tua be rkewajiban dan be rtanggung jawab te rhadap anak dalam be ntuk :
1. a.me lindungi, me ngasuh dan me me lihara anak;
2. b.melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
3. c.mendidik anak dalam hal:
  1. 1.menghormati orang tua, wali dan guru;
  2. 2.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
  3. 3.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  4. 4.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
  5. 5.melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
  6. 6.menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini.
4. d.menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
5. e.menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan;
6. f.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
7. g.menjamin keberlangsungan pendidikan dan pengajaran bagi anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak sejak usia 0 tahun sampai 18 tahun.
(2)Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 11

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a.pencegahan;
b.pengurangan resiko; dan
c.penanganan.

Pasal 12

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
1. a.merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
  1. 1.pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
  2. 2.pencegahan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
  3. 3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
  4. 4.penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi; dan
  5. 5.upaya untuk meningkatkan pencapaian Standart Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan hak anak.
2. b.peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
  1. 1.hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
  2. 2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran anak.
3. c.peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
4. d.tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
  1. 1.tenaga penyedia layanan kesehatan;
  2. 2.tenaga penyedia layanan pendidikan;
  3. 3.tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
  4. 4.tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
  5. 5.tenaga penyedia layanan bantuan hukum.
5. e.peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah, dan penelantaran.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM/ORSOS, Keluarga dan Orang Tua sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 13

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah , eksploitasi dan penelantaran.

Pasal 14

Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

a.anak dalam situasi rentan dengan:
1. 1.mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
2. 2.pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
b.anak di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, dengan:
1. 1.mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
2. 2.memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
3. 3.memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
4. 4.penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
5. 5.menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
6. 6.melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pe ngasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
c.anak di lingkungan pendidikan dengan:
1. 1.mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
2. 2.memfasilitasi pendidikan kemampuan dan ketertiban tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
d.anak di lingkungan masyarakat, dengan:
1. 1.mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
2. 2.meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
3. 3.meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui melalui pendekatan keadilan restoratif;
4. 4.pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang memperkerjakan anak;
5. 5.memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penganganan anak yang hidup/bekerja dijalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
6. 6.penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
7. 7.melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
8. 8.melibatkan organisasi anak disetiap kecamatan/Kampung/kelurahan untuk ikut melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 15

(1)Upaya pengurangan resiko yang dilakukan pemerintah daerah, dilakukan secara terpadu dan koordinasikan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
2. b.Keluarga dan Orang Tua sesuai dengan lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi dan melindungi anak.
(3)Upaya pengurangan resiko yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh SKP.

Pasal 16

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah:

a.anak di luar asuhan orang tua;
b.anak dalam situasi darurat;
c.anak yang berhadapan dengan hukum;
d.anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
e.anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
f.anak korban ekonomi dan seksual;
g.anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
h.anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
i.anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan; dan
j.anak penyandang disabilitas dan anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 17

Pelaksanaan penanganan meliputi:

a.pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;
b.tindakan penyelamatan;
c.tindakan pendampingan;
d.penempatan anak di rumah singgah;
e.rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan
f.reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 18

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 19

(1)Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
(2)Penyelenggaraan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perlindungan anak dilaksanakan secara sinergis dan koordinatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…