DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Untuk mewujudkan Kabupaten Sigi yang bersih, indah dan tertib serta untuk menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penerbitan di semua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang banyak berkeliaran. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik ternak melepas dan mengembalakan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintahan daerah maupun masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia yang jika pemeliharaannya dapat menimbulkan kerugian, mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sigi.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi.
5.Petugas adalah mereka yang karena tugas atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan/atau bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan lembaga bentuk usaha lain.
7.Ternak adalah hewan peliharaan berupa ternak besar dan ternak kecil yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8.Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam wilayah Kabupaten Sigi.
9.Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
10.Ternak Kecil adalah kambing, domba, babi, unggas dan sejenisnya.
11.Kandang adalah bangunan yang dibuat untuk merawat ternak dan melindunginya dari cuaca buruk.
12.Kandang Penampungan Khusus adalah bangunan yang dibuat untuk penampungan sementara ternak yang ditangkap karena melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Penertiban ternak bertujuan untuk :

a.menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
b.menjaga ketertiban arus lalu lintas di jalan umum guna mencegah terjadinya kecelakaan pengguna jalan;dan
c.menjaga kebersihan dan keindahan Daerah dari adanya ternak yang berkeliaran dan mengotori lingkungan Daerah. 3

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan penertiban;
b.tata cara registrasi ternak;
c.kewajiban dan larangan pemilik ternak;
d.kewajiban dan larangan petugas;
e.tata cara penangkapan;
f.biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan biaya petugas;
g.keberatan dan ganti rugi;
h.pengawasan;
i.ketentuan penyidikan;
j.ketentuan pidana.

BAB III

KEWENANGAN PENERTIBAN

Pasal 4

(1)Bupati mempunyai kewenangan dalam penertiban ternak.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan yang membidangi urusan peternakan.

BAB IV

TATA CARA REGISTRASI TERNAK

Pasal 5

(1)Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu registrasi ternak.
(2)Kartu registrasi ternak berisi sebagai berikut :
1. a.jenis ternak;
2. b.nama pemilik;
3. c.jenis kelamin ternak;
4. d.warna bulu.
(3)Registrasi ternak dilakukan oleh petugas peternakan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan biaya registrasi ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK

Pasal 6

(1)Setiap pemilik ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau mengikatnya sehingga tidak terlepas/berkeliaran yang berakibat mengganggu ketertiban umum, dan arus lalu lintas, keamanan, keindahan dan kebersihan.
(2)Setiap pemilik ternak harus bertanggungjawab atas kebersihan kandang dan sekitarnya.
(3)Penempatan kandang tidak dibenarkan di halaman depan rumah dan tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat serta kelestarian lingkungan. 4

Pasal 7

(1)Dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan dan reboisasi baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat, sehingga dapat merusak atau menggagalkan usaha penghijauan dan reboisasi.
(2)Dilarang melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi taman kota, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, pekarangan rumah, pemukiman penduduk, tempat ibadah dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, mengganggu keselamatan dan kelancaran pemakai jalan raya.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

a.menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
b.menjaga keamanan dan kesehatan ternak yang ditangkap;dan
c.menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam melalui Kepala Desa setempat.

Pasal 9

(1)Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
(2)Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

BAB VII

TATA CARA PENANGKAPAN

Pasal 10

Apabila terdapat ternak yang digembalakan/dilepas pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka petugas wajib menangkap dan menahannya dalam kandang penampungan khusus yang ditentukan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…