DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertibnya tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Sigi, Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak;

c.bahwa kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.
3.Bupati adalah Bupati Sigi.
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5.Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 3
10.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
18.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
19.Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon.
20.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
22.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk perusahaan Daerah atau perseroaan terbatas.
23.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan
25.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
26.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
27.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
28.Surat Suara adalah lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara. 4
29.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

PEMILIHAN

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

a.secara serentak satu kali atau bergelombang; dan
b.pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.efesiensi waktu;
2. b.kemampuan keuangan Daerah;dan/atau
3. c.ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah;dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penetapan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan : 5

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
2. b.dinas/badan yang membidangi Pemerintahan Desa, keuangan, dan pengawasan;
3. c.bagian hukum dan bagian pemerintahan;dan
4. d.instansi teknis terkait.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSIAPAN

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan berakhirnnya masa jabatan Kepala Desa;
b.pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;dan
c.pendaftaran Pemilih dan penyusunan DPS dan DPT.

Pasal 10

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2)Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(3)Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
(4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…