DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga akan menghancurkan kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan negara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berkewajiban memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
c.bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
10.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446); 3
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sigi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sigi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
7.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9.Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
11.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 4 cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
12.Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
13.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
14.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
15.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan.
16.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
17.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
18.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
19.Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21.Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22.Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
23.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico–legal), psikososial dan pelayanan hukum.
24.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
25.Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
26.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
27.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan, meliputi penghormatan hak perempuan dan anak, perlindungan dan rasa aman bagi korban, pelayanan terbaik, murah dan cepat, kepekaan dan empati, menjaga kerahasiaan korban;
b.keadilan, meliputi kesetaraan, kepastian hukum, praduga tak bersalah, persamaan hak dihadapan hukum, kepentingan terbaik bagi korban, tidak menyalahkan korban;
c.transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;
d.toleransi dan tidak diskriminatif dalam perbedaan ras, antar golongan, gender, agama, suku, usia, latar belakang ekonomi dan status sosial.

Pasal 3

(1)Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk :
1. a.mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan penanganan awal korban;
3. c.memberikan pelayanan kesehatan bagi korban fisik maupun psikis;
4. d.memberikan jaminan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, saksi, dan pelapor;
5. e.mengupayakan pemulihan korban dan rehabilitasi;
6. f.memberdayakan korban dan reintegrasi;
7. g.melakukan koordinasi dan evaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
(2)Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.kekerasan fisik;
2. b.kekerasan psikis;
3. c.kekerasan seksual;
4. d.penelantaran ekonomi;dan
5. e.pembatasan akses publik.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 4

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

a.hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
b.hak atas penanganan pengaduan dan pelayanan yang cepat, dan murah.
c.hak menentukan sendiri keputusannya;
d.hak mendapatkan informasi;
e.hak atas kerahasiaan;
f.hak atas kompensasi;
g.hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
h.hak atas pendampingan;
i.hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;dan
j.hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial. 6

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut :

a.hak memperoleh penghormatan dan pelayanan untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
b.hak atas pelayanan dasar;
c.hak bebas dari stigma negatif;dan
d.hak mendapatkan kebebasan menentukan pilihan memutuskan pengurusan dirinya pasca perceraian orang tua.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama :

a.Pemerintah Daerah;
b.masyarakat.

Pasal 7

(1)Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
1. a.menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
2. b.melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
4. d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
5. e.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah;dan
6. f.membina, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaran perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan rencana aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD.
(3)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat serta para pihak yang konsern dan melakukan kerja pendampingan perempuan dan anak, dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
(4)Petunjuk pelaksanaan dan teknis rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi tindakan pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. 7

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat dapat :
1. a.membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
2. b.membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
3. c.melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
4. d.melakukan pertolongan pertama kepada korban;dan
5. e.melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB VI

PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 10

(1)Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, penyuluhan dan/atau bimbingan.
(2)Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut :
1. a.meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal dan informal;
2. b.meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
3. c.membuka lapangan kerja bagi perempuan;
4. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
5. e.membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
6. f.membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak;dan
7. g.membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang berbasis kecamatan hingga desa.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…