DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang umum; informasi, pelaporan dan pemeriksaan; penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; kadaluwarsa; penghapusan;pembebasan;penyetoran;tim penyelesaian kerugian daerah; ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sigi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 3 Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6.Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7.Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
9.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
10.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11.Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12.Piutang Daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga yang terdiri dari Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu.
15.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
16.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
17.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
18.Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bagi Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bagi Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh kepala SKPD, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
19.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya. 4
20.Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
21.Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
22.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
23.Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
24.Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan Penggantian kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
25.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.
26.Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
27.Banding adalah upaya Pegawai atau Pejabat/pihak lain mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pengamanan dan penyelamatan keuangan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.Tuntutan Perbendaharaan; dan
b.Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah. 5

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap Bendahara, pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah yang berada pada :
1. a.SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2)Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat selain Bendahara dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara/Daerah dan termasuk di dalamnya pihak lain yang merugikan keuangan Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

(1)Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber antara lain :
1. a.hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. b.hasil pemeriksaan APIP;
3. c.hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD/unit kerja dan Badan Usaha Milik Daerah;dan
4. d.perhitungan ex officio.
(2)Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/unit kerja wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan Daerah dengan tujuan :
1. a.mencegah berkembangnya kerugian Daerah;dan
2. b.mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 6

(1)Atasan langsung Bendahara atau kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah yang dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menugaskan Inspektorat Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.
(3)Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti. 6

Pasal 7

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memperhatikan :

a.sejak kapan perbuatan kerugian Daerah dilakukan;
b.kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian;
c.pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian Daerah;
d.membuat berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang memuat sebagai berikut:
1. 1.peristiwa terjadinya kerugian Daerah;
2. 2.nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku;
3. 3.unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku;
4. 4.surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab;
5. 5.jumlah kerugian Daerah, yang dinyatakan dengan rupiah;
6. 6.berita Acara Pemeriksaan Kas/barang dan Register Penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran kas/barang;dan
7. 7.lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian Daerah.
e.menandatangani berita acara pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD/unit kerja;
f.mengupayakan penyelesaian kerugian Daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM;
g.menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) disertai berita acara pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pemeriksaan kepada Bupati;dan
h.paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diketahui adanya kerugian, Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

Cara menetapkan jumlah kerugian Daerah yang pasti dan untuk menetapkan materi SKTJM serta Keputusan pembebanan, petugas pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.apabila kerugian Daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
b.apabila kerugian Daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
c.apabila kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
d.apabila kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut:
1. 1.untuk barang yang sudah ditetapkan harga standar dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
2. 2.untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan;dan
3. 3.khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak. 7

Pasal 9

Untuk menetapkan bobot kesalahan terhadap masing-masing Pegawai atau Pejabat lain yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat nama dan jabatan serta unsur kesalahan yang meliputi :

a.perbuatan langsung seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga;dan
b.perbuatan tidak langsung seperti sebagai Kepala SKPD/unit kerja lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak lain melakukan kecurangan.

Pasal 10

(1)Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian Pegawai atau Pejabat lain yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing- masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya (tanggung renteng).
(2)Perhitungan prosentase bobot kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

SKTJM dilakukan dengan cara :

a.kepala SKPD/unit kerja membuat surat panggilan kepada pelaku atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dihadapan petugas pemeriksa untuk diusahakan penyelesaiannya melalui upaya damai;
b.apabila dalam penyelesaian upaya damai ternyata pelaku atau pihak yang terlibat akan membayar secara angsuran, maka dapat diselesaikan dalam batas waktu selama 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan yang dituangkan dalam SKTJM yang ditandatangani oleh pelaku dan diketahui oleh kepala SKPD/Unit Kerja;
c.jika pelaku yang bersangkutan hanya sanggup membayar sebagian kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, minimal setoran pertama yang dilakukan sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian Daerah yang terjadi langsung ke Kas Daerah atau pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati, setoran pertama dimaksud selain sebagai angsuran pembayaran juga sebagai bukti kesanggupan/itikad baik pelaku untuk menyelesaikan kerugian Daerah melalui upaya damai;
d.SKTJM dibuat dalam rangkap 10 ( sepuluh) yang seluruhnya ditandatangani asli;
e.SKTJM dibuat di atas kertas diberi materai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut :
1. 1.kesalahan yang dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa ada paksaan;
2. 2.jumlah kerugian Daerah telah pasti;
3. 3.jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian Daerah;
4. 4.batas pelunasan kerugian Daerah untuk Bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lain, ahli warisnya paling lambat 2 (dua) tahun;
5. 5.pihak yang merugikan Daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan; 8
6. 6.SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemerintah Daerah dan dari pihak yang merugikan Daerah;
7. 7.Kerugian Daerah yang tidak begitu besar jumlahnya, dapat diangsur dengan pemotongan gaji paling lambat selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan : a) pelaku yang berstatus bujang sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji kotor; b) pelaku yang berstatus kawin sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji kotor;dan c) kekurangan pembayaran angsuran, dimintakan barang jaminan dan diserahkan oleh yang bersangkutan dengan nilai atau harga taksirannya sekurang-kurangnya sama dengan sisa/kekurangan angsuran. Jaminan barang tersebut disertai dengan penyertaan bukti pemilikan autentik/fisik barang dan surat kuasa untuk menjual barang yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
8. 8.apabila jumlah kerugian Daerah cukup besar dan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tidak dapat terlunasi, maka dimintakan barang/harta kekayaan beserta penyertaan bukti pemilikan autentik dan surat kuasa untuk menjual barang/kebendaan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup sebagai jaminan dalam rangka pengamanan kekayaan Daerah.
9. 9.tim penaksir harga barang yang dijaminkan, terdiri dari unsur-unsur SKPD pengelola asset, Sekretariat Daerah, Inspektorat dan tenaga ahli/teknis.
10. 10.apabila jaminan barang/kebendaan ternyata ditaksir nilainya belum mencukupi jumlah kerugian Daerah, maka diperlukan jaminan dari seseorang yang disertai dengan surat pernyataan kesanggupan ber materai cukup untuk menyelesaikan sisa jumlah kerugian Daerah atau menyerahkan barang/kebendaan miliknya sebagai jaminan.
f.Kepala SKPD/Unit Kerja membubuhkan tanda tangan dan cap SKPD sebagai pernyataan persetujuan setelah SKTJM ditandatangani oleh pelaku dan saksi- saksi.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…