DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 61, Pasal 65, dan Penambahan Pasal 62a, Pasal 65a, serta Pasal 65b.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 2 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 90) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan angka 27 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 3

1.Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sigi.
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5.Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
18.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
19.Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon.
20.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 4 secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
22.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk perusahaan Daerah atau perseroaan terbatas.
23.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
26.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
27.Dihapus
28.Surat Suara adalah lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara.
29.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah;dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Ketentuan mengenai penetapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5
(2)Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tahapan persiapan;
2. b.tahapan pencalonan;
3. c.tahapan pemungutan suara; dan
4. d.tahapan penetapan. Pasal 5a Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali dan/atau bergelombang adalah :
5. a.desa yang telah berakhir masa jabatan Kepala Desanya dan dibuktikan dengan keputusan tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa.
6. b.desa yang Kepala Desanya diberhentikan dengan sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
7. c.desa yang Kepala Desanya akan berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kedepan pada saat dimulainya tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau telah mendapat surat pemberitahuan dari BPD tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
  1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah dua (2) ayat yakni ayat (2) dan ayat
(3)sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Panitia pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau bergelombang tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas panitia pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau bergelombang tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus serta ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 6

Pasal 8

(1)Dihapus
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :
1. a.asisten yang membidangi urusan pemerintahan;
2. b.perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, keuangan, dan pengawasan;
3. c.bagian hukum dan bagian pemerintahan;dan
4. d.instansi teknis terkait.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tahapan Persiapan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

a.pemberitahuan berakhirnnya masa jabatan Kepala Desa;
b.pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;dan
c.pendaftaran Pemilih dan penyusunan DPS dan DPT.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.
(1a)Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan melibatkan unsur :
1. a.perangkat Desa;
2. b.lembaga kemasyarakatan Desa;dan
3. c.tokoh masyarakat yang ada di Desa setempat.
(4)Panitia Pemilihan yang dipilih melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat Desa;
2. b.lembaga kemasyarakatan Desa;dan
3. c.tokoh masyarakat
(5)Struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(4), terdiri dari :
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara;
4. d.seksi pendaftaran calon dan Pemilih;
5. e.seksi keamanan;
6. f.seksi logistik; dan
7. g.seksi pemungutan suara. 7
(6)Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dijabat oleh 1 (satu) orang dan dapat dibantu oleh staf teknis disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.
(7)Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, maka ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(8)Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.
(9)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tata tertib yang ditetapkan oleh BPD.
(10)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

8.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf q dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Panitia PemilihanTingkat Desa mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
11. k.menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
13. m.menetapkan TPS sesuai dengan kebutuhan;
14. n.melakukan pengumuman Bakal Calon kepada masyarakat;
15. o.menetapkan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
16. p.mengajukan calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
17. q.dihapus;
18. r.melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
19. s.membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
20. t.melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib :
1. a.berlaku adil;
2. b.jujur;
3. c.transparan;dan
4. d.penuh tanggung jawab. 8
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

9.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;dan
4. d.dihapus.
(3)Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
(4)Jika pada saat pendaftaran Pemilih, ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia Pemilih bersangkutan, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
(5)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperkenankan menggunakan hak memilih.

10.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf g dihapus, ayat (3) diubah, ayat (6) huruf l dihapus dan huruf m, huruf q diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
9. i.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secarajujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 9
12. l.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
13. m.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. n.tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan;
15. o.mempunyai visi dan misi untuk membangun Desa yang disampaikan pada saat pencalonan;
16. p.dikenal dan mengenal wilayah Desa dan masyarakatnya.
17. q.sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6000;
18. r.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Resort setempat; dan
19. s.memenuhi kelengkapan persayaratan pencalonan Kepala Desa.
(2)Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
1. a.belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;dan
2. b.tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara.
(3)Bagi Kepala Desa petahana yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa untuk periode berikutnya harus melampirkan surat keterangan dari BPD tentang laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
(4)Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), juga harus memenuhi syarat :
1. a.memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang bersangkutan;
2. b.belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya;
3. c.tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan Desa dan/atau negara;
(5)Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
(6)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, meliputi :
1. a.surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
2. b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
3. c.surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
4. d.surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
5. e.foto copy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
6. f.foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Umum Daerah Kabupaten Sigi; 10
8. h.surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
9. i.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dikecualikan ayat (1) huruf k;
10. j.daftar riwayat hidup;
11. k.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
12. l.dihapus;
13. m.surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa/lurah;
14. n.foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
15. o.pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
16. p.surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
17. q.surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya Pemilihan, yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah), penggantian biaya penyelenggaraan pemilihan ditetapkan oleh BPD berdasarkan nominal biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
18. r.surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
19. s.surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
20. t.melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
21. u.surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Desa atau negara yang dibuat di atas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa serta diketahui oleh BPD, bagi calon yang pernah/sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pimpinan instansi yang bersangkutan bagi TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS dan PTT;
22. v.izin tertulis dari pejabat yang berwenang, khusus bagi TNI/POLRI/PNS/PTT dan Perangkat Desa;
23. w.surat permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
(7)Format/blanko isian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, huruf k, huruf p, dan huruf r tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…