DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sigi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan dan keberlangsungan pesantren di wilayah Kabupaten Sigi merupakan prakarsa dan partisipasi nyata dari masyarakat Muslim, yang perkembangannya menemui kendala dalam aspek kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta tenaga pengajar, metode pengajaran yang masih cenderung tradisional, kebijakan kurikulum yang berubah-ubah, manajemen yang masih tradisional, dan aspek keuangan yang belum mencukupi biaya operasional;
c.bahwa pesantren di wilayah Kabupaten Sigi sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mempersiapkan pelaku pembangunan yang religius serta telah turut berperan aktif dalam membangun masyarakat di daerah sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraannya;
d.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan, serta dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sumber pembiayaan kepada Pesantren sehingga perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; SALINAN BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 1 TA H U N 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI, Menimbang : a . b a h w a penyelenggaraan p e n d i d i k a n Pesantren berfungsi mempersiapkan p e s e r t a d i d i k m e n j a d i a n g g o t a masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Agama I s l a m d a l a m r a n g k a m e n c e r d a s k a n k e h i d u p a n bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta h u n 1945;

b.b a h w a k e b e r a d a a n d a n k e b e r l a n g s u n g a n p e s a n t r e n d i wilayah K a b u p a t e n S i g i m e m p a k a n p r a k a r s a d a n partisipasi n y a t a d a n i m a s y a r a k a t M u s l i m , y a n g perkembangannya m e n e m u i k e n d a l a d a l a m a s p e k kuantitas d a n k u a l i t a s s a r a n a p r a s a r a n a s e r t a t e n a g a pengajar, m e t o d e p e n g a j a r a n y a n g m a s i h c e n d e m n g tradisional, k e b i j a k a n k u r i k u l u m y a n g b e m b a h - u b a h , manajemen yang masih tradisional, d a n aspek keuangan yang belum m e n c u k u p i biaya operasional;
c.b a h w a p e s a n t r e n d i w i l a y a h K a b u p a t e n S i g i s e b a g a i lembaga p e n d i d i k a n k e a g a m a a n t e l a h m e m b e r i k a n kontribusi y a n g n y a t a d a l a m m e m p e r s i a p k a n p e l a k u pembangunan y a n g r e l i g i u s s e r t a t e l a h t u m t b e r p e r a n a k t i f dalam m e m b a n g u n m a s y a r a k a t d i daerah sehingga Pemerintah D a e r a h b e r k e w a j i b a n m e m f a s i l i t a s i d a n memberikan d u k u n g a n dalam penyelenggaraannya;
d.b a h w a b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n d a l a m U n d a n g - U n d a n g Nomor 1 8 Ta h u n 2 0 1 9 t e n t a n g Pesantren, P e m e r i n t a h Daerah d a p a t m e m f a s i l i t a s i a s p e k d a y a t a m p u n g , kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan, serta d u k u n g a n pelaksanaan f u n g s i pendidikan, d a k w a h , d a n pemberdayaan m a s y a r a k a t , s e r t a b a n t u a n s u m b e r pembiayaan kepada Pesantren sehingga perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah;
e.b a h w a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u m f a , h u m f b , h u m f c d a n h u m f d , p e r l u menetapkan P e r a t u r a n D a e r a h t e n t a n g F a s i l i t a s i Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
4.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
5.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
6.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
7.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
9.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
15.Bupati adalah Bupati Sigi.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
17.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan dan fungsi Pesantren;
b.Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
c.dukungan dan fasilitasi;
d.partisipasi masyarakat;
e.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI PESANTREN

Pasal 3

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan pemberian fasilitasi, dukungan dan bantuan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

a.pendidikan;
b.dakwah; dan
c.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil’alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 8

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, selaku pendidik harus :
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi Pesantren; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 9

(1)Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri atas:
1. a.Santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
2. b.Santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
(2)Selain Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 10

(1)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan dan keberlangsungan pesantren di wilayah Kabupaten Sigi merupakan prakarsa dan partisipasi nyata dari masyarakat Muslim, yang perkembangannya menemui kendala dalam aspek kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta tenaga pengajar, metode pengajaran yang masih cenderung tradisional, kebijakan kurikulum yang berubah-ubah, manajemen yang masih tradisional, dan aspek keuangan yang belum mencukupi biaya operasional;
c.bahwa pesantren di wilayah Kabupaten Sigi sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mempersiapkan pelaku pembangunan yang religius serta telah turut berperan aktif dalam membangun masyarakat di daerah sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraannya;
d.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan, serta dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sumber pembiayaan kepada Pesantren sehingga perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

b.b a h w a k e b e r a d a a n d a n k e b e r l a n g s u n g a n p e s a n t r e n d i wilayah K a b u p a t e n S i g i m e m p a k a n p r a k a r s a d a n partisipasi n y a t a d a n i m a s y a r a k a t M u s l i m , y a n g perkembangannya m e n e m u i k e n d a l a d a l a m a s p e k kuantitas d a n k u a l i t a s s a r a n a p r a s a r a n a s e r t a t e n a g a pengajar, m e t o d e p e n g a j a r a n y a n g m a s i h c e n d e m n g tradisional, k e b i j a k a n k u r i k u l u m y a n g b e m b a h - u b a h , manajemen yang masih tradisional, d a n aspek keuangan yang belum m e n c u k u p i biaya operasional;
c.b a h w a p e s a n t r e n d i w i l a y a h K a b u p a t e n S i g i s e b a g a i lembaga p e n d i d i k a n k e a g a m a a n t e l a h m e m b e r i k a n kontribusi y a n g n y a t a d a l a m m e m p e r s i a p k a n p e l a k u pembangunan y a n g r e l i g i u s s e r t a t e l a h t u m t b e r p e r a n a k t i f dalam m e m b a n g u n m a s y a r a k a t d i daerah sehingga Pemerintah D a e r a h b e r k e w a j i b a n m e m f a s i l i t a s i d a n memberikan d u k u n g a n dalam penyelenggaraannya;
d.b a h w a b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n d a l a m U n d a n g - U n d a n g Nomor 1 8 Ta h u n 2 0 1 9 t e n t a n g Pesantren, P e m e r i n t a h Daerah d a p a t m e m f a s i l i t a s i a s p e k d a y a t a m p u n g , kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan, serta d u k u n g a n pelaksanaan f u n g s i pendidikan, d a k w a h , d a n pemberdayaan m a s y a r a k a t , s e r t a b a n t u a n s u m b e r pembiayaan kepada Pesantren sehingga perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah;
e.b a h w a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u m f a , h u m f b , h u m f c d a n h u m f d , p e r l u menetapkan P e r a t u r a n D a e r a h t e n t a n g F a s i l i t a s i Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
4.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
5.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
6.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
7.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
9.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
15.Bupati adalah Bupati Sigi.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
17.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan dan fungsi Pesantren;
b.Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
c.dukungan dan fasilitasi;
d.partisipasi masyarakat;
e.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI PESANTREN

Pasal 3

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan pemberian fasilitasi, dukungan dan bantuan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

a.pendidikan;
b.dakwah; dan
c.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, selaku pendidik harus :
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi Pesantren; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 9

(1)Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri atas:
1. a.Santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
2. b.Santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
(2)Selain Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 10

(1)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI PESANTREN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI PESANTREN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019