DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: 1. Ketentuan Umum; 2. Arah Kebijakan; 3. Kebijakan Umum; 4. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Propemperda; 5. Pembiayaan; 6. Penyebarluasan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); 3. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan SALINAN 2 5. Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2.Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
3.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
5.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah 3 tersebut dalam rancangan Perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
8.Daerah adalah Kabupaten Sigi.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
11.Bupati adalah Bupati Sigi.
12.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
15.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Kebijakan Propemperda diarahkan untuk :

a.membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.menyempurnakan Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat;
c.mempercepat proses penyelesaian rancangan Perda yang telah terprogram dan membentuk Perda yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
d.membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.membentuk Perda sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
g.menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. 4

Pasal 4

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :

a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.rencana pembangunan Daerah;
c.penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
d.aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 5

(1)Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 6

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda.

Pasal 7

(1)Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
(2)Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan AKP.

Pasal 8

Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda tahun sebelumnya dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Pasal 9

(1)Propemperda berasal dari :
1. a.Propemperda di lingkungan DPRD; dan
2. b.Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Propemperda di lingkungan DPRD dan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penetapan Propemperda.
(3)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran pada dokumen perencanaan anggaran.

Pasal 10

(1)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar rancangan Perda. 5
(3)Daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda meliputi :
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang akan diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(4)Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda telah disusun, daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda.

Pasal 11

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…