DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Peningkatan kesejahteraan lansia, pendekatan pelayanan lanjut usia, Tim terpadu peningkatan kesejahteraan lanjut usia, Data lansia, Peran serta, Penghargaan, Pembinaan dan pengawasan, serta Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang N o m o r 2 7 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3.Undang-Undang N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI, Menimbang : a . bahwa Negara bertanggung j a w a b u n t u k melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan P a n c a s i l a d a n P e m b u k a a n U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Tahun 1945;

b.b a h w a kelompok Masyarakat lanjut usia di Kabupaten Sigi relatif banyak dan cenderung rentan dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial sebagai warga negara sehingga Pemerintah Daerah harus hadir dalam upaya pemenuhan hak untuk Kesejahteraan bagi lanjut usia dengan mendorong peran serta setiap lanjut usia itu sendiri, keluarga clan Masyarakat, lembaga Kesejahteraan Masyarakat s e r t a d u n i a u s a h a d a l a m mewujudkan Kab upaten Sigi yang ramall dan Lel pad u dalam peiayanaii lanjut usia;
c.b a h w a untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan Kesejahteraan lanjut usia perlu pengaturari pen-yelengsalcumil Kesejahteraan larkjut usia dengan Peraturan Daerah;
d.b a h w a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan I 0.4 Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang N o m o r 2 7 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g Pemhg.nt,lkon lcohlipotg.n i m i4i PrewinQi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. 3.Undang-Undang N o m o r 2 3 T a b u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerints b An D n ern h ( 1 1 omhArnn N e g s r s R e p l i h l i k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah teralchir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN D A E R A H T E N T A N G PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM PQ 91 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bertujuan:

a.meningkatkan t a r a f Kesejahteraan, k u a l i t a s , d a n kelangsungan hidup;
b.memulihkan f u n g s i s o s i a l d a l a m r a n g k a m e n c a p a i kemandirian;
c.meningkatkan ketahanan sosial Masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Lansia;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian clan tanggung jawab sosial D u n i a U s a h a d a n L K S d a l a m Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan usaha sosial dalam secara kemampuan dan kepedulian Masyarakat dalam penyelenggaraan Lansia secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f.m e n i n g k a t k a n k u a l i t a s m a n a j e m e n Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 4

Ruang linglcup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.peningkatan Kesejahteraan Lansia;
b.pendekatan Pelayanan Lansia;
c.t i m terpadu peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
d.d a t a Lansia;
e.p e r a n serta;
f.penghargaan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Pasal 5

Peningkatan Kesejahteraan Lansia dilakukan melalui:

a.peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Poten sial dan
b.peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial.

Pasal 6

Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b.Pelayanan Kesehatan;
c.pelayanan kesempatan kerja;
d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e.kemudahan d a l a m p e n g g u n a a n fasilitas, s a r a n a d a n prasarana umum;
f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
g.Bantuan Sosial.

Pasal 7

Peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan u n t u k m e n d a p a t k a n k e m u d a h a n d a l a m penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; (1. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukurn; dan
e.Perlindungan Sosial.

Pasal 8

(1)Pemerintah D a e r a h menyelenggarakan p e n i n g k a t a n Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2)Penyelenggaraan p e n i n g l c a t a n K e s e j a h t e r a a n L a n s i a sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) dilaksanalcan o l e h Dinas, Perangkat Daerah dan Bagian terkait secara terencana, terkoordinasi dan sesuai kewenangan.
(3)Dalam menyelenggarakan peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
1. a.instansi terkait di Kabupaten;
2. b.Keluarga;
3. c.Masyarakat;
4. d.LKS; dan
5. e.D u n i a Usaha.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan clan mental spiritual terhadap Lansia.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pelayanan bimbingan keagamaan; dan
2. b.fasilitasi penyediaan s a r a n a Aksesibilitas p a d a r u m a h dan/atau tempat ibadah.
(3)U n t u k melaksanakan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan.
(4)U n t u k melaksanakan penyediaan Aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.verifikasi desain rumah ibadah saat pengajuan perizinan pembangunan; dan/ atau
2. b.bimbingan d a n / a t a u s u p e r v i s i d a l a m pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah
(5)Fasilitasi pelayanan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a dilaksanalcan oleh Bagian yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat.
(6)Fasilitasi penyediaan s a r a n a Aksesibilitas p a d a r u m a h dan/atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

(1)Upaya Kesehatan bagi Lansia ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat, mandiri, aktif berkualitas, dan produktif sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(2)Setiap L a n s i a b e r h a k m e m p e r o l e h a k s e s k e F a s i l i t a s Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

Pasal 11

(1)PemerintEth D a e r a h melaksanakan U p a y a Kesehatan perseorangan bagi Lansia.
(2)Upaya Kesehatan perseorangan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulcan dalam bentuk:
1. a.promotif;
2. b.preventif;
3. c.kuratif;
4. d.rehabilitatif; dan
5. e.paliatif.

Pasal 12

Selain Upaya Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pelayanan Kesehatan bagi Lansia termasuk:

a.penyediaan ruang pelayanan yang mudah diakses oleh Lansia;
b.pemberian pelayanan o l e h t e n a g a profesional y a n g peka/santun pada Lansia; dan
c.penyediaan sarana dan prasarana lain yang diperlulcan untuk Pelayanan Kesehatan bagi Lansia.

Pasal 13

(1)Pelayanan Kesehatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) h u r u f a dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian penjelasan dan/atau edukasi tentang gaya hidup sehat, faktor risiko, serta permasalahan kesehatan kepada Lansia, Keluarga, dan Masyarakat; dan/atau
2. b.fasilitasi kegiatan gerakan Masyarakat untuk hidup sehat.
(2)Pelayanan Kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) h u r u f b dilaksanakan melalui fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan tingkat pertama secara berkala bagi Lansia.
(3)Pelayanan Kesehatan y a n g bersifat kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 a y -at (2) h u r u f c dilaksanakan melalui dorongan tersedianya pelayanan ramah Lansia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanj u tan
(4)Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui p e l a y a n a n p e m u l i h a n d a n l a n j u t a n u n t u k mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik dan mental Lansia pasca tindakan kesehatan, dapat berupa terapi wicara atau fisioterapi.
(5)Pelayanan Kesehatan y a n g bersifat paliatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui identifikasi dini, penilaian yang benar, pengobatan rasa sakit yang mengancam jiwa, dan penanganan masalah lain, baik fisik, psikososial, maupun spiritual kepada Lansia.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…