DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang objek dan subjek; penganggaran; pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; penerimaan dan penyetoran; penatausahaan dan akuntansi; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3); 2
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 );
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi.
3.Bupati adalah Bupati Sigi.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sigi.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Lain-lain Pendapatan asli Daerah Yang sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan. 3
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1)Objek LLPADS terdiri atas :
1. a.hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.jasa giro;
3. c.pendapatan bunga;
4. d.tuntutan ganti rugi;
5. e.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
6. f.komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
7. g.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. h.pendapatan denda administratif pajak ;
9. i.pendapatan denda administratif retribusi;
10. j.pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. k.sumbangan dari pihak lain;
12. l.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
13. m.Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Subjek LLPADS adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Setiap orang atau Badan wajib membayar objek LLPADS.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada SKPKD atau SKPD pemungut.
(2)Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
(3)Realisasi LLPADS yang belum teranggarkan, diakuntansikan pada SKPKD. 4

BAB IV

PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 6

(1)Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan :
1. a.bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran;dan
2. b.besaran penerimaan LLPADS.
(2)Ketentuan mengenai bentuk dan besaran Penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

(1)Penerimaan LLPADS melalui Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD.
(2)Penerimaan LLPADS melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bendahara Penerimaan SKPD paling lambat 1 x 24 jam.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 8

(1)Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.
(2)Kepala SKPD melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
(3)Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS.

Pasal 9

Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan SKPD wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh SKPD secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/atau pegawai pada SKPD secara fungsional dilakukan Kepala SKPD.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang Daerah yang bersumber dari LLPADS oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dan SKPD secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
(4)Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 5

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 11

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…