DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang mekanisme, tata cara, pembagian keuntungan, jangka waktu, pembinaan dan pengawasan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi pada Koperasi Berbasis Pertanian dalam bentuk uang dan barang yang memenuhi persyaratan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa koperasi berbasis pertanian di Kabupaten Sigi membutuhkan dukungan permodalan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat mengembangkan usaha berbasis pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Koperasi Berbasis Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA KOPERASI BERBASIS PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sigi
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sigi
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM.
5.Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
6.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
8.Koperasi Berbasis Pertanian adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha yang bergerak disektor pertanian.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
10.Surat Perjanjian Modal Penyertaan pada Koperasi yang selanjutnya disingkat SPMPKOP adalah surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal.
11.Sarjana Pendamping Koperasi adalah Tenaga Kontrak Penyuluh Koperasi di wilayah Kabupaten Sigi.
12.Rapat Anggota Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah forum tertinggi di dalam koperasi dan merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama 1 (satu) tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan.
13.Tim Verifikasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk melalui keputusan Bupati untuk melakukan verifikasi kelayakan Koperasi Calon Penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Koperasi Berbasis Pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan anggota sesuai dengan kepentingan ekonominya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Koperasi Berbasis Pertanian adalah sebagai berikut :

a.memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan usaha Koperasi Berbasis Pertanian;
b.memenuhi kebutuhan petani dan perbaikan anggota untuk pengembangan usahanya dan perluasan lapangan kerja;
c.meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Berbasis Pertanian;dan
d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal pada Koperasi Berbasis Pertanian dalam bentuk uang dan barang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pada Koperasi Berbasis Pertanian yang dikelola oleh masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah ke dalam modal koperasi.

Pasal 5

(1)Pemberian Penyertaan Modal guna perkembangan usaha dan investasi pada Koperasi Berbasis Pertanian dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
(2)Pemberian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah. 4

Pasal 6

(1)Koperasi Berbasis Pertanian diberikan Penyertaan Modal paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal hanya diberikan 1 (satu) kali kepada koperasi berbasis pertanian di setiap kecamatan.
(3)Penentuan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada setiap koperasi berbasis pertanian ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil kajian tim verifikasi.

BAB IV

PERSYARATAN DIBERIKANNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Syarat atau kriteria Koperasi berbasis pertanian yang mendapatkan Penyertaaan Modal Koperasi adalah sebagai berikut :

a.bergerak di bidang pertanian dan memiliki wilayah kerja di Kabupaten Sigi;
b.koperasi primer atau sekunder yang telah berbadan hukum;
c.telah menyelenggarakan Rapat Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum menerima Penyertaan Modal;
d.telah memenuhi kelayakan manajemen meliputi komponen manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas;
e.memiliki potensi usaha yang dinilai layak untuk dibiayai melalui penyertaan modal;
f.dalam Anggaran Dasarnya, rencana pemupukan modal melalui penyertaan modal telah dirumuskan dan apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai pernyataan modal belum tercantum dalam Anggaran Dasar, maka pengurus koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
g.pengurus memiliki rencana kerja serta rencana pengembangan usaha yang akan dibiayai penyertaan modal dan telah memperoleh persetujuan dari rapat anggota;
h.pembukuan dan laporan keuangan koperasi koperasi telah diselenggarakan dengan tertib dan telah diaudit oleh akuntan publik sekurang-kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut serta dinyatakan wajar tanpa catatan;
i.mempunyai anggota paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
j.Koperasi harus mempunyai Nomor Induk Koperasi.

BAB V

MEKANISME

Pasal 8

(1)Mekanisme pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi adalah :
1. a.Koperasi berbasis pertanian direkomendasikan oleh Sarjana Pendamping Koperasi melalui laporan hasil pembinaan;
2. b.Koperasi calon penerima Penyertaan Modal yang direkomendasikan mengajukan surat permohonan kepada Bupati mengenai pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
3. c.Koperasi yang memenuhi persyaratan akan diverifikasi lebih lanjut oleh Tim Verifikasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
4. d.penentuan Koperasi penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah melalui rapat tim verifikasi bersama Dinas dan Sarjana Pendamping Koperasi dan dituangkan melalui berita acara rapat;
5. e.tim verifikasi mengajukan koperasi hasil verifikasi kepada Bupati untuk dilegalisasi melalui Keputusan Bupati. 5
(2)Mekanisme pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Koperasi berbasis pertanian yang dinyatakan lulus verifikasi harus melakukan kegiatan sebagai berikut :

a.melakukan sosialisasi kepada anggota koperasi mengenai proposal rencana kerja dan rencana usaha yang telah diusulkan dan dihadiri oleh Pemerintah Daerah serta notaris yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;dan
b.sosialisasi yang dilaksanakan dirangkaikan dengan penandatanganan SPMPKOP antara Koperasi dan Pemerintah Daerah dihadapan notaris.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal pada Koperasi Berbasis Pertanian dilaksanakan dengan cara memberikan modal kepada Koperasi untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.besarnya penyertaan modal;
3. c.peruntukan dana penyertaan modal;
4. d.hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
5. e.penyelesaian perselisihan; dan
6. f.pembinaan dan pengawasan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penyaluran dana Penyertaan Modal pada Koperasi Berbasis Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…