DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4873);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 9);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a sebagai berikut : a. b. c. d. Pendapatan Belanja Defisit Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.753.883.981.701,56 1.217.441.276.653,17 536.442.705.048,39 64.293.486.721,24 0,00 64.293.486.721,24 3

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 20.498.902.318,64 dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 1.774.382.884.020,20 1.753.883.981.701,56 (20.498.902.318,64)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 620.235.094.088,27 dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. Anggaran Belanja setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 1.837.676.370.741,44 1.217.441.276.653,17 (620.235.094.088,27)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 473.149.218.327,15 dengan rincian sebagai berikut : 1. 2. 3. Surplus/Defisit setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp (63.293.486.721,24) 536.442.705.048,39 473.149.218.327,15
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp Rp Rp 64.293.486.721,24 64.293.486.721,24 N i h i l
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00)
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 63.293.486.721,24 64.293.486.721,24 1.000.000.000,00 4

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. Saldo Anggaran Lebih awal Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Sub Total (a – b) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sub Total (c + d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 64.293.486.721,24 64.293.486.721,24 N i h i l 600.736.191.769,63 600.736.191.769,63 (21.500.000,00) N i h i l 600.714.691.769,63

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: a. b. c. Jumlah Aset Jumlah Kewajiban Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp Rp Rp 2.071.109.676.694,06 33.334.870.756,65 2.071.109.676.694,06

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut: a. b. c. d. Pendapatan – LO Beban Beban Luar Biasa Surplus – LO (a - b - c) Rp Rp Rp Rp 1.780.525.856.897,29 1.227.629.237.019,11 4.541.350.277,07 548.355.269.601,11

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: a. b. c. d. e. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019 Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas bersih dari aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas Transitoris Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp Rp Rp Rp Rp 64.546.763.017,24 771.152.858.696,41 (234.710.153.648,02) (134.768.249,36) 600.854.699.816,27 5

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f per 31 Desember 2019 sebagai berikut: a. b. c. d. Ekuitas awal Surplus Laporan Operasional Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Nilai Persediaan - Selisih Revaluasi Aset Tetap - Koreksi Ekuitas Lainnya Ekuitas Akhir (a + b + c) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.559.366.376.343,46 548.355.269.601,11 (69.946.840.007,16) N i h i l N i h i l (69.946.840.007,16) 2.037.774.805.937,41

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI sebagai berikut :
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas : Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
8. h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan Piutang tidak tertagih;
9. i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir:
10. j.Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
11. k.Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
14. n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
15. o.Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
16. p.Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
17. q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka panjang; 6
18. r.Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
19. s.Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
20. t.Lampiran XX : Data Pegawai;
21. u.Lampiran XXI : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…