DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.232.011.851.554 berkurang sejumlah Rp. 102.360.897.942,00 sehingga menjadi Rp. 1.129.650.953.612,00 dengan rincian ada dalam Perda tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4873);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 1
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.232.011.851.554 berkurang sejumlah Rp. 102.360.897.942,00 sehingga menjadi Rp. 1.129.650.953.612,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan 1) Semula Rp 1.232.011.851.554,00 2) (Berkurang) Rp (102.360.897.942,00) Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.129.650.953.612,00
b.Belanja 1) Semula Rp 1.817.700.181.554,00 2) (Berkurang) Rp (88.313.036.172,37) Jumlah Daerah setelah perubahan Rp 1.729.387.145.381,63 Defisit Rp (599.736.191.769,63)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp 586.488.330.000,00 b) Bertambah Rp 14.247.861.769,63 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 600.736.191.769,63
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp 800.000.000,00 b) Bertambah Rp 200.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp N I H I L 2

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 52.923.944.059,00 2) Bertambah Rp 560.776.244,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 53.484.720.303,00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 957.071.883.000,00 2) (Berkurang) Rp (130.562.232.429,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 826.509.650.571,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp 222.016.024.495,00 2) Bertambah Rp 27.640.558.243,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 249.656.582.738,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 10.590.356.658,00 2) Bertambah Rp 11.302.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah setelah perubahan Rp 711.643.342,00 b.. Retribusi Daerah 1) Semula Rp 2.769.110.000,00 2) (Berkurang) Rp (783.938.000,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 1.985.172.000,00
2. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp 800.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp N I H I L Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 800.000.000,00
3. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1) Semula Rp 38.764.477.401,00 2) Bertambah Rp 633.070.902,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 39.397.548.303,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil 1) Semula Rp 17.004.516.000,00 2) Bertambah Rp 13.407.228.571,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp 30.411.744.571,00 3
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 656.997.426.000,00 2) (Berkurang) Rp (67.245.311.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 589,752,115,000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 283.069.941.000,00 2) (Berkurang) Rp (76.724.150.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 206.345.791.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp 27.988.910.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 21.717.990.000,00 Jumlah Hibah setelah perubahan Rp 49.706.900.000,00
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp N I H I L 2) Bertambah/(Berkurang) Rp N I H I L Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp N I H I L
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp 22.857.419.495,00 2) Bertambah Rp 4.405.836.243,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp 27.263.255.738,00
4. d.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp 171.169.695.000,00 2) (Berkurang) Rp (1.581.308.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah perubahan Rp 169.588.387.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp N I H I L 2) Bertambah Rp 3.098.040.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 3.098.040.000,00
6. f.Pendapatan Lainnya 1) Semula Rp N I H I L 2) Bertambah/(Berkurang) Rp N I H I L Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan Rp N I H I L

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 1.292.881.114.916,86 2) (Berkurang) Rp (22.868.344.663,33) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 1.270.012.770.253,53 4 b.. Belanja Langsung 1) Semula Rp 524.819.066.637,14 2) (Berkurang) Rp (65.444.691.509,04) Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 459.374.375.128,10
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 470.474.618.251,06 2) (Berkurang) Rp (28.140.098.054,13) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 442.334.520.196,93
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp N I H I L 2) Bertambah/Berkurang Rp N I H I L Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp N I H I L
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp N I H I L 2) Bertambah/Berkurang Rp N I H I L Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp N I H I L
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp 53.522.500.000,00 2) (Berkurang) Rp (416.300.000,00) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 53.106.200.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 548.610.765.000,00 2) Bertambah Rp 833.500.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 549.444.265.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp 1.335.946.665,80 2) (Berkurang) Rp (7.229.465,80) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 1.328.717.200,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp 217.137.285.000,00 2) (Berkurang) Rp (7.288.217.143,40) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 209.849.067.856,60
8. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 1.800.000.000,00 2) Bertambah Rp 12.150.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan Rp 13.950.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 42.619.171.300,00 2) Bertambah Rp 4.361.616.020,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 46.980.787.320,00 5
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 247.122.269.253,02 2) Bertambah Rp 6.685.803.548,67 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 253.808.072.801,69
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp 235.077.626.084,12 2) (Berkurang) Rp (76.492.111.077,71) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 158.585.515.006,41

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
1. a.penerimaan sejumlah Rp 600.736.191.769,63
2. b.pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. NIHIL
2. b.pencairan dana cadangan sejumlah Rp. NIHIL
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. NIHIL
4. d.penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. NIHIL
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. NIHIL
6. f.penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. NIHIL
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. NIHIL
2. b.penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
3. c.pembayaran pokok utang sejumlah Rp. NIHIL
4. d.pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. NIHIL

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
b.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
e.Lampiran V : Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f.Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 6
g.Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
h.Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
i.Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sigi. Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal, 24 September 2020 BUPATI SIGI, ttd MOHAMAD IRWAN Diundangkan di Sigi Biromaru pada tanggal, 24 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI, ttd MUH. BASIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 41/04/2020 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI RUSDIN, SH Pembina NIP. 19721205 200212 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…