DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK). f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4873);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63); SALINAN
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
c.Neraca;
d.Laporan Operasional (LO);
e.Laporan Arus Kas (LAK).
f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g.Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut : a. b. c. d. Pendapatan Belanja Surplus/(Defisit) Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.143.962.826.713,17 1.112.428.389.229,38 31.534.437.483,79 33.215.800.187,45 456.750.950,00 32.759.049.237,45

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

1.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (17.512.828.987,05) dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. Anggaran pendapatan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 1.161.475.655.700,22 1.143.962.826.713,17 (17.512.828.987,05)
2.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (81.263.066.658,29) dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. Anggaran belanja setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 1.193.691.455.887,67 1.112.428.389.229,38 (81.263.066.658,29)
3.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp. 63.750.237.671,24 dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. Surplus/Defisit setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 32.215.800.187,45 31.534.437.483,79 63.750.237.671,24
4.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 33.215.800.187,45 33.215.800.187,45 N i h i l
5.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (543.249.050,00) dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp Rp Rp 1.000.000.000,00 456.750.950,00 (543.249.050,00)
6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 543.249.050,00 dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp Rp Rp 32.215.800.187,45 32.759.049.237,45 543.249.050,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. Saldo Anggaran Lebih awal Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Sub Total (a – b) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sub Total (c + d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 33.215.800.187,45 33.215.800.187,45 N i h i l 64.293.486.721,24 64.293.486.721,24 N i h i l N i h i l 64.293.486.721,24

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut : a. b. c. Jumlah Aset Jumlah Kewajiban Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp Rp Rp 1.599.729.480.116,92 40.363.103.773,46 1.599.729.480.116,92

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut : a. b. c. d. Pendapatan – LO Beban Beban Luar Biasa Surplus – LO (a - b - c) Rp Rp Rp Rp 1.149.409.065.313,24 1.152.282.043.180,58 1.243.436.750,00 (4.116.414.617,34)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2018 Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas bersih dari aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas Transitoris Kas di Bendahara Dana BOS Saldo kas akhir per 31 Desember 2018 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 32.903.930.722,90 225.573.833.218,79 (194.039.395.735,00) 108.394.810,55 1.386.914.693,32 64.546.763.017,24

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut : a. b. c. d. Ekuitas awal Surplus Laporan Operasional Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar - Koreksi Nilai Persediaan - Selisih Revaluasi Aset Tetap - Koreksi Ekuitas Lainnya Ekuitas Akhir (a + b + c) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.526.307.476.363.30 (4.116.414.617,34) 37.175.314.597,50 N i h i l N i h i l 37.175.314.597,50 1.559.366.376.343,46

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2018 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : LRA terdiri atas; Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : Neraca;
d.Lampiran IV : Laporan operasional;
e.Lampiran V : Laporan arus kas;
f.Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…