DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sigi

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan beberapa ketentuan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah perlu dilakukan penataan kembali perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi berupa pemisahan perangkat daerah, perubahan tipelogi perangkat daerah dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kondisi daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengaturan perubahan status perangkat daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); SALINAN BUPATI SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 5 TA H U N 2 0 2 3 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI, Menimbang : a . b a h w a d a l a m r a n g k a o p t i m a l i s a s i p e l a k s a n a a n u m s a n pemerintahan y a n g m e n j a d i k e w e n a n g a n P e m e r i n t a h Daerah, p e r l u p e n g u a t a n kelembagaan p e r a n g k a t d a e r a h sebagai p e m b a n t u K e p a l a D a e r a h d a n D e w a n P e r w a k i l a n Rakyat D a e r a h u n t u k m e w u j u d k a n v i s i m i s i P e m e r i n t a h Daerah;

b.b a h w a u n t u k memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat d a e r a h p e r l u d i l a k u k a n p e n a t a a n k e m b a l i perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi bempa pemisahan perangkat daerah, p e m b a h a n tipelogi perangkat daerah d a n p e n y e s u a i a n n o m e n k l a t u r p e r a n g k a t d a e r a h disesuaikan d e n g a n p e r k e m b a n g a n p e r a t u r a n p e m n d a n g - undangan dan kondisi daerah;
c.b a h w a u n t u k m e m b e r i k a n a r a h , l a n d a s a n d a n k e p a s t i a n h u k u m p e n g a t u r a n p e m b a h a n s t a t u s p e r a n g k a t d a e r a h perlu m e l a k u k a n p e m b a h a n P e r a t u r a n D a e r a h N o m o r 5 Ta h u n 2016 tentang Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Ta h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e m b a h a n a t a s P e r a t u r a n Daerah N o m o r 5 Ta h u n 2 0 1 6 t e n t a n g P e m b e n t u k a n d a n Susunan Perangkat Daerah;
d.b a h w a berdasarkan p e r t i m b a n g a n sebagaimana d i m a k s u d dalam h u m f a, h u m f b, d a n h u m f c, p e r l u m e n e t a p k a n Peraturan Daerah tentang Pembahan Kedua atas Peraturan Daerah N o m o r 5 Ta h u n 2 0 1 6 t e n t a n g P e m b e n t u k a n d a n Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g D a s a r Negara R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 1945;
1. 2.U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 7 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g Pembentukan K a b u p a t e n Sigi d i Provinsi Sulawesi Te n g a h (Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 0 8 N o m o r 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. 5.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123), diubah sebagai berikut:
5. 1.Ketentuan huruf h dan huruf k Pasal 4 diubah dan setelah huruf v ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf w, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c.Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
d.Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
e.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
f.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
g.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
h.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
i.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
j.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
k.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
l.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
n.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
p.Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
q.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
r.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
s.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
t.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
u.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
v.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
w.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
1. 2.Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah dan setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c.Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
d.Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang penanggulangan bencana; dan
f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk dengan tipe A.
(2)Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibentuk dengan tipe B.
(3)Besaran dan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibentuk dengan tipe B.
(4)Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
2. b.Dinas Kesehatan tipe A;
3. c.Dinas Pariwisata tipe C;
4. d.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C;
5. e.Dinas Sosial tipe B;
6. f.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe B;
7. g.Dinas Perhubungan tipe B;
8. h.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A;
9. i.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
10. j.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C;
11. k.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C;
12. l.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B;
13. m.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe C;
14. n.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe C;
15. o.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe C;
16. p.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B;
17. q.Dinas Lingkungan Hidup tipe B;
18. r.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe A;
19. s.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B;
20. t.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A;
21. u.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C;
22. v.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A; dan
23. w.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B.
(5)Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
2. b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B;
3. c.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A; dan
4. d.Badan Pendapatan Daerah tipe B.
(6)Besaran dan susunan organisasi Kecamatan, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
1. a.Kecamatan Sigi Biromaru, dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Dolo, dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Kulawi, dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Marawola, dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Palolo, dengan tipe A;
6. f.Kecamatan Tanambulava, dengan tipe B;
7. g.Kecamatan Gumbasa, dengan tipe A;
8. h.Kecamatan Pipikoro, dengan tipe A;
9. i.Kecamatan Dolo Selatan, dengan tipe A;
10. j.Kecamatan Kulawi Selatan, dengan tipe A;
11. k.Kecamatan Lindu, dengan tipe A;
12. l.Kecamatan Kinovaro, dengan tipe A;
13. m.Kecamatan Marawola Barat, dengan tipe A;
14. n.Kecamatan Dolo Barat, dengan tipe A;
15. o.Kecamatan Nokilalaki, dengan tipe B; dan
16. p.Kecamatan Sigi Kota, dengan tipe A.
  1. 4.Ketentuan Pasal 21 dihapus. Pasal II
  2. 1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan pada Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123) tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  3. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi. Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 19 Juni 2023 BUPATI SIGI, ttd MOHAMAD IRWAN Diundangkan di Sigi Biromaru pada tanggal 19 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI, ttd NUIM HAYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 32,05/2023 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI RUSDIN, SH Pembina Tkt. I Nip. 19721205 200212 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Perubahan tata kelola pemerintahan menjadi suatu keniscayaan ketika usaha menemukan kebaruan menuju yang lebih baik terus dilaksanakan. Perubahan tata kelola pemerintahan sering kali ditandai dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah. Perubahan struktur diperlukan guna menyesuaikan diri dengan perubahan tuntutan zaman, dan ditingkat lokal dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perintah perundang-undangan yang ada di atas. Perubahan struktur organisasi dengan demikian menjadi suatu yang strategis sebagai bentuk adaptasi organisasi karena adanya perubahan lingkungan organisasi. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Dengan dilakukan penataan organisasi perangkat daerah tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efesien. Melalui penataan kelembagaan organisasi dapat tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 141

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020