DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sigi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4873);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); SALINAN 2
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.175.755.814.935,00
b.Belanja Rp. 1.199.599.968.346,00
c.(Defisit) Rp. (23.844.153.618,00)
d.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp. 24.844.153.618,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 23.844.153.618,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 0,00 3

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 37.310.149.440,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 927.494.748.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 210.950.917.495,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.863.682.554,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.337.130.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 800.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 29.309.336.886,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil bukan Pajak sejumlah Rp. 29.635.570.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 649.629.922.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 248.229.259.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pendapatan hibah sejumlah Rp. 29.611.680.000,00
2. b.dana darurat sejumlah Rp. ,00
3. c.dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 21.357.419.495,00
4. d.dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 156.981.818.000,00
5. e.bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.belanja tidak langsung sejumlah Rp. 693.040.859.269,00
2. b.belanja langsung sejumlah Rp. 506.559.109.284,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 467.637.401.514,00
2. b.belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
3. c.belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.belanja hibah sejumlah Rp 6.938.400.000,00
5. e.belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.873.565.300,00
6. f.belanja bagi hasil sejumlah Rp. 720.081.255,00
7. g.belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 213.371.411.200,00
8. h.belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 33.225.819.141,00
2. b.belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 246.754.336.882,00
3. c.belanja modal sejumlah Rp. 226.578.953.261,00 4

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.penerimaan sejumlah Rp. 24.844.153.618,00
2. b.pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 24.844.153.618,00
2. b.pencairan dana cadangan Sejumlah Rp. 0,00
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
2. b.penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
3. c.pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran II a Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
d.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
e.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
f.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
g.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
h.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
i.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
j.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
k.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
l.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
m.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
n.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah. 5

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
(3)Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(6)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(7)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(8)Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi. Ditetapkan di Sigi Biromaru pada tanggal 27 Desember 2018 BUPATI SIGI, ttd MOHAMAD IRWAN Diundangkan di Sigi Biromaru pada tanggal, 27 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI, ttd MUH. BASIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 129, 09/2018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI RUSDIN, SH Pembina Nip. 19721205 200212 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…