DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 265/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 13 ayat

(3)huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 4
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 61); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 5
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyard dan boling;
8. h.pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan
10. j.pertandingan olahraga.
  1. 2.Ketentuan Pasal 16 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a.penyelenggaraan pertandingan olah raga sebesar 20 % (dua puluh persen);
b.penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian berupa show, pagelaran musik, pasar seni dengan pembayaran tiket masuk, pagelaran busana, kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
c.penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional sebesar 0 % (nol persen);
d.penyelenggaraan klab malam, diskotik, karaoke, kafe, bar, pub dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
e.permainan bilyard sebesar 15 % (lima belas persen);
f.permainan ketangkasan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
g.penyelenggaraan pusat kebugaran sebesar 15 % (lima belas persen);
h.penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, dan refleksi sebesar 15 % (lima belas persen);
i.mandi uap, spa, mandi sauna dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
j.pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor sebesar 20 % (dua puluh persen). Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2017 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. YOSEPH ANSAR RERA Diundangkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 1 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan bagi Daerah untuk mengenakan pungutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Atas dasar obyek pajak tersebut maka dibutuhkan tindakan Pemerintah Daerah berupa pengenaan Pajak terhadap pelaku usaha hiburan. Sehingga penyelenggaraan kegiatan hiburan dapat dikenakan terhadap subjek pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Salah satu bentuk jenis pajak hiburan adalah golf. Namun dalam praktiknya, Pemerintah Daerah menerapkan pajak terhadap usaha golf dengan pembebanan yang tidak seimbang. Penerapan demikian menjadi tidak sepenuhnya keliru disebabkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengkategorikan golf sebagai salah satu bagian dari jenis pajak hiburan. Hal ini dilatar belakangi alasan bahwa kegiatan golf merupakan kegiatan yang lebih kepada kegiatan refresing yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memperoleh hiburan atau kesenangan bukan merupakan sebuah aktifitas olahraga. Mahkamah Konstitusi melalui amar Putusannya Nomor 52/PUU- IX/2011 mengabulkan permohonan pemohon. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi, setiap daerah wajib melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah khususnya mengenai jenis pajak hiburan yaitu golf sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Kondisi tersebut di atas menyebabkan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 8 proses Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah harus dilakukan penyesuaian pengaturannya agar tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian pengaturan mengenai jenis pajak hiburan khususnya golf harus segera dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah untuk taat pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat terpenuhi. Dengan demikian sangat penting dan segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAEARAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 103

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011