Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
a.penyelenggaraan pertandingan olah raga sebesar 20 % (dua puluh persen);
b.penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian berupa show, pagelaran musik, pasar seni dengan pembayaran tiket masuk, pagelaran busana, kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
c.penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional sebesar 0 % (nol persen);
d.penyelenggaraan klab malam, diskotik, karaoke, kafe, bar, pub dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
e.permainan bilyard sebesar 15 % (lima belas persen);
f.permainan ketangkasan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
g.penyelenggaraan pusat kebugaran sebesar 15 % (lima belas persen);
h.penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, dan refleksi sebesar 15 % (lima belas persen);
i.mandi uap, spa, mandi sauna dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
j.pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor sebesar 20 % (dua puluh persen).
Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2017 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. YOSEPH ANSAR RERA Diundangkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 1 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan bagi Daerah untuk mengenakan pungutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Atas dasar obyek pajak tersebut maka dibutuhkan tindakan Pemerintah Daerah berupa pengenaan Pajak terhadap pelaku usaha hiburan. Sehingga penyelenggaraan kegiatan hiburan dapat dikenakan terhadap subjek pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Salah satu bentuk jenis pajak hiburan adalah golf. Namun dalam praktiknya, Pemerintah Daerah menerapkan pajak terhadap usaha golf dengan pembebanan yang tidak seimbang. Penerapan demikian menjadi tidak sepenuhnya keliru disebabkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengkategorikan golf sebagai salah satu bagian dari jenis pajak hiburan. Hal ini dilatar belakangi alasan bahwa kegiatan golf merupakan kegiatan yang lebih kepada kegiatan refresing yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memperoleh hiburan atau kesenangan bukan merupakan sebuah aktifitas olahraga. Mahkamah Konstitusi melalui amar Putusannya Nomor 52/PUU- IX/2011 mengabulkan permohonan pemohon. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi, setiap daerah wajib melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah khususnya mengenai jenis pajak hiburan yaitu golf sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Kondisi tersebut di atas menyebabkan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 1 8 proses Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah harus dilakukan penyesuaian pengaturannya agar tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian pengaturan mengenai jenis pajak hiburan khususnya golf harus segera dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah untuk taat pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat terpenuhi. Dengan demikian sangat penting dan segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I