DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN RABIES, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Asas; IV. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab; V. Upaya Penanggulangan Rabies; VI. Peran Serta Masyarakat dan Organiasasi Non Pemerintah; VII. Larangan; VIII. Pembiayaan Penanggulangan Rabies; IX. Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi; X. ketentuan Penyidikan; XI. Ketentuan Pidana; XII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wabah rabies yang melanda Kabupaten Sikka sejak Tahun 1998 menjadi permasalahan yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 | 2 Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 | 3 Nomor 214, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5.Kepala Desa dan Lurah adalah Kepala Desa dan Lurah dalam wilayah Kabupaten Sikka.
6.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
8.Rabies adalah penyakit zoonosa yang disebabkan oleh virus rabies yang menyerang susunan saraf pusat dan mempunyai nilai case fatality rate 100%.
9.Penanggulangan Rabies adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan dan memberantas rabies.
10.Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies, seperti anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 | 4
11.Hewan Tersangka Rabies adalah HPR yang menggigit dan/atau menunjukan gejala rabies dengan ciri-ciri menyerang tanpa provokasi, takut cahaya, takut air, lumpuh, mengeluarkan air liur dalam jumlah banyak dan menggigit segala benda yang ada di sekitarnya.
12.Pemilik HPR adalah orang atau badan yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa- menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
13.Eliminasi adalah tindakan menghilangkan nyawa hewan penular rabies dengan menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
14.Tim Eliminasi adalah tim yang bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam hal pelaksanaan eliminasi yang berkedudukan di Kecamatan.
15.Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah sekelompok orang yang bertugas membantu Tim Eliminasi dalam pelaksanaan eliminasi.
16.Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Daerah dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
17.Vaksin Rabies adalah virus rabies yang telah diinaktivasi yang dapat menimbulkan pembentukan antibodi terhadap virus rabies.
18.Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies.
19.Vaksinator adalah petugas terlatih yang melakukan vaksinasi.
20.Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka rabies.
21.Penning adalah tanda pengenal untuk hewan penular rabies yang sudah divaksinasi.
22.Kartu Registrasi HPR adalah kartu tanda kepemilikan HPR yang memuat identitas HPR dan pemiliknya. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 | 5
23.Kartu Vaksinasi HPR adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti bahwa HPR tersebut telah divaksinansi.
24.Korban adalah orang yang digigit HPR.
25.Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi di luar pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan sosial kemsyarakatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum dalam penetapan berbagai kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan rabies di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan rabies di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup penanggulangan rabies meliputi:

a.tanggung jawab penanggulangan;
b.pemeliharaan HPR;
c.vaksinasi HPR;
d.eliminasi HPR;
e.pengalihan kepemilikan HPR dalam daerah;
f.penanganan terhadap korban gigitan HPR dan HPR;
g.peran serta masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah;
h.larangan;
i.pembiayaan; dan
j.pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 | 6

BAB III

ASAS

Pasal 5

Asas penanggulangan rabies adalah kemanfaatan dan keberlanjutan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Setiap orang atau badan berhak:

a.memiliki atau memelihara HPR.
b.mendapat pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan HPR.
c.mengalihkan kepemilikan HPR dalam daerah, dan
d.mendapat penanganan ketika menjadi korban.

Pasal 7

Setiap orang atau badan wajib menaati ketentuan mengenai:

a.pemeliharaan HPR.
b.vaksinasi terhadap HPR.
c.eliminasi terhadap HPR.
d.pengalihan kepemilikan HPRdalam daerah.
e.penanganan terhadap korban dan HPR.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan rabies. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 | 7
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kesehatan wajib melibatkan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan serta unsur terkait lainnya.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 9

(1)Setiap orang dapat memiliki atau memelihara HPR, wajib:
1. a.melaporkan HPR yang dimilikinya ke Desa atau Kelurahan setempat;
2. b.memiliki Kartu Registrasi HPR dan kartu vaksinasi HPR; dan
3. c.melaporkan ke Pemerintah Desa atau Pemerintah kelurahan setempat apabila HPR yang dimilikinya mati atau hilang.
(2)Setiap orang wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945