DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA Dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5.Laporan ...
5.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10.Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, meliputi:

a.pelaporan keuangan; dan
b.iktisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

a.LRA;
b.LPSAL;
c.Neraca;
d.LO;
e.LAK;
f.LPE; dan
g.CaLK.

Pasal 4

(1)LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.pendapatan terdiri dari:
  1. 1.pendapatan sebesar Rp1.153.443.438.542,11,- (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sebelas sen); dan
  2. 2.belanja sebesar Rpl.138.204.758.958,55,- (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh lima sen); sehingga surplus/defisit sebesar Rp15.238.679.583,56,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh enam sen);
2. b.pembiayaan terdiri dari:
  1. 1.penerimaan sebesar Rp98.252.239.758,12,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen); dan
  2. 2.pengeluaran sebesar Rp9.076.219.890,45,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat puluh lima sen); sehingga pembiayaan netto sebesar Rp89.176.019.867,67,- (delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen).
(2)Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.224.627. 500.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rp1.153.443.438.542,11,- (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sebelas sen); sehingga ... sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp71.184.061.457,89,- (tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen);
2. b.selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.304.979. 359.282,- (satu triliun tiga ratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rp1.138.204.758.958,55,- (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh lima sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp166.774.600.323,45,- (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh lima sen).
3. c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:
  1. 1.surplus/defisit setelah perubahan sebesar Rp(80.351.859.282,-) (minus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rp15.238.679.583,56,- (lima belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh enam sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp(65.113.179.698,44,-) (minus enam puluh lima miliar seratus tiga belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh empat sen);
4. d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp98.252.239.758,12,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rp98.252.239.758,12,- (Sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp0,00,- (nihil);
5. e.selisih ...
6. e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17.900.380.476,- (tujuh belas miliar sembilan ratus juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
  2. 2.realisasi sebesar Rp9.076.219.890,45,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat puluh lima sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8.824.160.585,55,- (delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh lima sen);
7. f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
  1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp80.351.859.282,- (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah); dengan
  2. 2.realisasi sebesar Rp78.559.772.539,59,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh sembilan sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp8.824.160.585,67,- (delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b per 31 Desember Tahun 2023, meliputi:

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp98.252.239.758.12,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen);
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp98.252.239.758.12,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh ... puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen);
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp104.414.699.451,23,- (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen);
d.lain-lain kesalahan koreksi SAL pada tahun sebelumnya sebesar Rp0,00,- (nihil); dan
e.SAL akhir Rp104.414.699.451,23,- (seratus empat miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

a.jumlah aset sebesar Rp2.090.649.942.876,14,- (dua triliun sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah empat belas sen);
b.jumlah hutang sebesar Rp206.727.025.614,93,- (dua ratus enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah sembilan puluh tiga sen); dan
c.jumlah ekuitas dana sebesar Rpl.883.922.917.261,21,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh satu sen).

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 meliputi:

a.jumlah ...
a.jumlah pendapatan sebesar Rp1.039.654.190.657,64,- (satu triliun tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh empat sen);
b.jumlah beban sebesar Rpl.021.233.902.272,11,- (satu triliun dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah sebelas sen);
c.surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp18.420.288.385,53,- (delapan belas miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen);
d.surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.714.229.828,64,- (satu miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh empat sen);
e.surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp16.706.058.556,89,- (enam belas miliar tujuh ratus enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen);
f.pos luar biasa sebesar Rp(169.044.570,-) (minus seratus enam puluh sembilan juta empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
g.surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp16.537.013.986,89,- (enam belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…