DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penataan Kelurahan, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pembentukan Kelurahan; V. Penyesuaian Kelurahan; VI. Penghapusan Kelurahan; VII. Tim Penataan Kelurahan; VIII. Pembiayaan; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
6.Camat adalah Camat pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8.Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.
9.Penataan Kelurahan adalah upaya untuk melakukan pembentukan, penyesuaian dan/atau penghapusan wilayah kelurahan.
10.Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih, atau penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersanding menjadi 1 (satu) kelurahan atau penggabungan beberapa kelurahan menjadi 1 (satu) kelurahan baru.
11.Penyesuaian Kelurahan adalah tindakan menyesuaikan nama, batas, ibukota dan status.
12.Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 10 3
13.Kelurahan yang bersandingan adalah wilayah kelurahan atau bagian wilayah kelurahan yang berbatasan dengan kelurahan lain.
14.Kelurahan Induk adalah kelurahan sebelum dilakukan pembentukan, penyesuaian dan/atau penghapusan kelurahan.
15.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
16.Unsur masyarakat adalah Tokoh masyarakat kelurahan yang merupakan perwakilan/utusan dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Karang Taruna dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam penataan kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu memberikan arah yang jelas dalam rangka Penataan Kelurahan yang meliputi Pembentukan, Penyesuaian dan Penghapusan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pembentukan kelurahan;
b.penyesuaian kelurahan;
c.penghapusan kelurahan;
d.tim penataan kelurahan;
e.pembiayaan;
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 5

Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 10 4
b.penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan; atau
c.penggabungan beberapa kelurahan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan baru.

Pasal 6

(1)Pembentukan kelurahan dapat diprakarsai oleh :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah; atau
3. c.masyarakat.
(2)Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan:
1. a.hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kelurahan;
2. b.usul saran masyarakat;
3. c.kondisi sosial budaya masyarakat; dan
4. d.kemampuan dan potensi kelurahan.
(4)Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan aspirasi masyarakat kelurahan yang diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Pembentukan kelurahan harus memenuhi persyaratan:

a.dasar;
b.teknis; dan
c.administratif.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

a.batas Usia Kelurahan induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.jumlah penduduk paling sedikit 900 (Sembilan ratus) jiwa atau 180 (seratus delapan puluh) Kepala Keluarga; dan
c.luas wilayah paling sedikit 7 (tujuh) km². Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 10 5

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

a.kemampuan keuangan daerah;
b.prasarana dan sarana pemerintahan;
c.kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan kaidah kartografis; dan
d.nama kelurahan baru.

Pasal 10

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

a.keputusan LPM tentang persetujuan pembentukan calon kelurahan, ibukota calon kelurahan, nama calon kelurahan dan batas wilayah kelurahan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat kelurahan;
b.keputusan Lurah tentang persetujuan pembentukan Calon Kelurahan, Ibukota Calon Kelurahan, Nama Calon Kelurahan dan batas wilayah kelurahan berdasarkan Keputusan LPM;
c.aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk kelurahan yang mempunyai hak pilih; dan
d.aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Tingkat Rukun Tetangga.

Pasal 11

Pembentukan kelurahan atas prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a.Bupati menyampaikan rencana pembentukan kelurahan kepada masyarakat melalui Camat;
b.Camat menyampaikan rencana pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada masyarakat melalui Lurah;
c.Lurah menyampaikan rencana pembentukan kelurahan kepada LPM dan unsur masyarakat;
d.LPM melaksanakan musyawarah bersama unsur masyarakat dan hasil musyawarah ditetapkan dengan Berita Acara Tingkat RT;
e.Lurah melakukan musyawarah untuk membahas rencana pembentukan kelurahan bersama LPM dan unsur masyarakat dan hasil musyawarah ditetapkan dengan Berita Acara; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 10 6
f.berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, LPM dan Lurah secara masing-masing menetapkan keputusan tentang persetujuan pembentukan calon Kelurahan;
g.Lurah menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
1. 1.Berita Acara musyawarah tingkat Rukun Tetangga;
2. 2.Berita Acara musyawarah Kelurahan;
3. 3.Keputusan LPM tentang persetujuan pembentukan calon Kelurahan;
4. 4.Keputusan Lurah tentang persetujuan pembentukan calon Kelurahan.
h.Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…