DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu; III. Maksud, Tujuan dan Kegiatan usaha; IV. Modal Usaha; V. Organ dan Kepegawaian; VI. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; VII. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; VIII. Penetapan Penggunaan Laba dan Pemberian Uang Jasa; IX. Penugasan Pemerintah dan Anak Perusahaan; X. Perubahan, Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan dan Pembubaran; XI. Penilaian Tingkat Kesehatan dan Pailit; XII. Pembinaan dan Pengawasan; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan status/bentuk Perusahaan Daerah Mawarani Maumere Menjadi Perusahaan Umum Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Mawarani; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 10 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 10 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAWARANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 10 4
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
6.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Perusahaan Umum Daerah Mawarani yang selanjutnya disebut Perumda Mawarani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
10.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
13.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 10 5

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda dengan nama Perumda Mawarani.
(2)Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peralihan nama dari Perusahaan Daerah Mawarani Maumere.
(3)Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan badan hukum yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Daerah.
(4)Jangka waktu berdirinya Perumda Mawarani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Mawarani Maumere sampai dengan waktu yang tidak tentu.

Pasal 3

(1)Hak, kewajiban, tanggungjawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Mawarani Maumere beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Mawarani.
(2)Tindak lanjut atas perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib ditindaklanjuti oleh direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Mawarani adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Mawarani adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 10 6

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perumda Mawarani meliputi bidang usaha:
1. a.usaha pariwisata;
2. b.perkebunan;
3. c.stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
4. d.leveransil;
5. e.jasa pelaksana pekerjaan konstruksi;
6. f.usaha pertambangan;
7. g.perdagangan dan industri; dan
8. h.usaha jasa ketenagakerjaan.
(2)Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 7

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Mawarani dapat mengembangkan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berupa:

a.membuka kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
b.melakukan kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
c.menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

MODAL USAHA

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda Mawarani berasal dari:
1. a.kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. b.neraca permulaan Perumda Mawarani yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Mawarani Maumere.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber modal Perumda Mawarani terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 10 7

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
(3)Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh akuntan publik.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…