DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Maksud dan Tujuan; Bab III. Ruang Lingkup; Bab IV. Fungsi dan Kewenangan; Bab V. Hak, Kewajiban dan Larangan; Bab IV. Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Bab VII. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Bab VIII. Mekanisme Rapat dan Musyawarah. Bab IX. Musyawarah Desa. Bab X. Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa. Bab XI. Hubungan Kerja. Bab XII. Pembiayaan. Bab XIII. Ketentuan Peralihan. Bab XIV. Ketentuan Penutupan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 12 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Sikka.
6.Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Sikka.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 12 3
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
9.Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dalam pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan Pemerintahan Desa yang Demokratis;
b.mewujudkan tertib penyelenggaraan pembentukan BPD; dan
c.mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai:

a.kedudukan, fungsi dan kewenangan;
b.hak, kewajiban dan larangan; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 12 4
c.susunan organisasi dan tata kerja;
d.keanggotaan BPD;
e.mekanisme Rapat dan Musyawarah;
f.musyawarah desa;
g.tata tertib BPD;
h.hubungan kerja; dan
i.pembiayaan.

BAB IV

FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 6

BPD mempunyai wewenang:

a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
c.membentuk panitia pemilihan kepala desa;
d.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
e.membentuk tata tertib BPD.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

BPD berhak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 8

(1)Anggota BPD berhak:
1. a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 12 5
3. c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih; dan
5. e.mendapat tunjangan dari APBDesa.
(2)Usulan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali:
1. a.rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
2. b.rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
3. c.rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
4. d.Pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 9

Pimpinan dan anggota BPD selain memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, juga berhak:

a.memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas , fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh biaya operasional;
c.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
d.memperoleh penghargaan yang berasal dari pemerintah daerah atas prestasi yang dilakukan.

Pasal 10

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
d.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e.sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji dihadapan masyarakat;
f.menyelenggarakan pemilihan kepala desa;
g.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
h.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 11

(1)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPD juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 12 6 masyarakat.
(2)Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
(3)Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media informasi.
(4)Membentuk Peraturan Tata tertib BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…