DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Sasaran; III. Ruang Lingkup; IV. Asas dan Prinsip; V. Penanggulangan HIV dan AIDS; VI. Hak dan Kewajiban; VII. Tugas dan Tanggung Jawab; VIII. Komisi Penanggungan AIDS Daerah; IX. Peran Serta Masyarakat; X. Kerjasama; XI. Pembinaan dan Pengawasan; XII. Larangan; XIII. Ketentuan Penyidikan; XIV. Ketentuan Pidana; XV. Ketentuan Peralihan; XVI. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 12 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
7.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 003 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0003); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 12 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
5.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
6.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
8.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
9.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 12 4
10.Orang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdampak langsung dengan ODHA.
11.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
12.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
13.Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah Obat untuk menghambat kecepatan replikasi virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV.
14.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
15.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
16.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
17.Surveilans Epidemiologi adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
18.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
19.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sikka.
20.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
21.Perawatan dan pengobatan adalah upaya dan pelayanan tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 12 5
22.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
23.Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
24.Promosi kesehatan adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan:

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV dan AIDS;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
c.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
d.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
e.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 12 6

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.asas dan prinsip;
b.penanggulangan HIV dan AIDS;
c.hak dan kewajiban;
d.tugas dan tanggungjawab;
e.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
f.peran serta masyarakat;
g.kerjasama;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.larangan;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB IV

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 6

(1)Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kemitraan, keselarasan, terpadu, berkesinambungan, rahasia dan sukarela.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan di Daerah.

Pasal 7

Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat daerah; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 12 7
e.kegiatan dilakukan secara sistimatis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi yang terinfeksi HIV (ODHA) serta orang terdampak HIV dan AIDS;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
g.melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang yang terdampak HIV dan AIDS; dan
h.memberikan dukungan kepada ODHA dan orang yang terdampak HIV dan AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

BAB V

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 8

(1)Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV;
4. d.pengobatan, perawatan dan dukungan;
5. e.rehabilitasi;
6. f.surveilans; dan
7. g.mitigasi.
(2)Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan.
(3)Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 12 8

Pasal 9

(1)Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih dengan sasaran meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada populasi sasaran dan populasi kunci.
(3)Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan populasi yang menjadi sasaran program.
(4)Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pengguna napza suntik;
2. b.wanita pekerja seks (WPS) langsung maupun tidak langsung;
3. c.pelanggan/pasangan seks WPS;
4. d.gay, waria, dan laki pelanggan/pasangan seks dengan sesama laki (LSL); dan
5. e.warga binaan lapas/rutan.
(5)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat sesuai kondisi budaya serta didukung kebijakan.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007