DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Bab III. Staf Ahli; Bab IV. Pembentukan UPT; Bab V. Ketentuan Peralihan; Bab VI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sikka.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
8.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 3
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka.
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Sikka.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sikka.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sikka.
14.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah meliputi :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 4
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 5
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. 15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. 18.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
20. 20.Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
e.Badan meliputi :
1. 1.Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Alok merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Alok Barat merupakan Kecamatan dengan Tipe A; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 6
3. 3.Kecamatan Alok Timur merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Bola merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Doreng merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Hewokloang merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Kangae merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Kewapante merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Koting merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Lela merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Magepanda merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Mapitara merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Mego merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Nelle merupakan Kecamatan dengan Tipe B;
15. 15.Kecamatan Nita merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Paga merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Palue merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Talibura merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
19. 19.Kecamatan Tana Wawo merupakan Kecamatan dengan Tipe A;
20. 20.Kecamatan Waiblama merupakan Kecamatan dengan Tipe A;dan
21. 21.Kecamatan Waigete merupakan Kecamatan dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

STAF AHLI

Pasal 5

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Struktur dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)UPT dapat dibentuk pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
(2)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 7
(3)Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang pendidikan terdapat UPT berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan umum dan rumah sakit.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Sikka yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Sikka tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang puskesmas. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 8

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pelantikan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 56);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 57);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 58);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 59); dan
e.Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 9

Pasal 10

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2016.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…