DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018; IV. Penatausahaan Dan Penempatan Dana Cadangan; V.Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Cadangan; VI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Dana Cadangan untuk mendanai pelaksanaan pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 14 2 Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 14 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendaqpatan dan Belanja Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
9.Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas Daerah.
11.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran yang berikutnya.
12.Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 14 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk memenuhi ketentuan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.

BAB III

DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018

Pasal 4

(1)Dana Cadangan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk program dan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.

Pasal 5

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya telah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 14 5

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAMN PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Pada saat Pengisian Dana Cadangan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab PPKD.
(2)Pengisian Dana Cadangan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah dengan Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
(3)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan Jenis Penerimaan Daerah dengan Objek Transfer dari Dana Cadangan

Pasal 8

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempatkan pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka.
(2)Simpanan dalam bentuk Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunganya akan ditambahkan ke dalam rekening Dana Cadangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

(1)Pada saat pengisian Dana Cadangan, BUD harus mengirim rekening Koran kepada Bupati sebagai bukti telah dilakukan tranfer ke Rekening Dana Cadangan pada Bank yang ditunjuk.
(2)PPKD membuat laporan pengisian dana cadangan tahun 2017 kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
(3)Pada saat Dana Cadangan digunakan, maka kepala Satuan Kerja yang kegiatannya menggunakan Dana Cadangan dimaksud harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Teknis penatausahaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 mengacu pada peraturan perundang-undangan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 14 6

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005