DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024; Mengingat ... Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 148); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
2.Laporan ...
2.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
4.Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

a.Pendapatan daerah Rp 1.229.462.077.763,48;
1. 1.pendapatan Asli Daerah Rp 106.113.600.370,05;
2. 2.dana perimbangan–pendapatan transfer Rp 1.107.352.274.915,00; dan
3. 3.lain-lain pendapatan yang sah Rp 15.996.202.478,43;
b.Belanja daerah: Rp 1.250.162.403.055,83
1. 1.belanja Operasi Rp 932.739.106.164,84 a) belanja Pegawai Rp 529.719.265.320,00; b) belanja Barang dan Jasa Rp 324.872.316.291,06; c) belanja Bunga Rp 8.538.510.958,78; d) belanja Hibah Rp 69.232.685.595,00; dan e) belanja Bantuan Sosial Rp 376.328.000,00.
2. 2.belanja Modal Rp 163.243.968.890,00. a) belanja Modal Tanah Rp 578.792.830,00; b) belanja ... b) belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 23.915.437.125,99; c) belanja Modal Gedung dan bangunan Rp 35.481.463.339,00; d) belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 25.136.631.037,00; e) belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 3.734.712.356,00; dan f) Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 18.000.000,00.
3. 3.belanja Tidak Terduga Rp 879.144.037,00.
4. 4.belanja Transfer Rp 227.579.116.166,00; a) belanja Bagi Hasil Rp 2.218.616.000,00; dan b) belanja Bantuan Keuangan Rp 225.360.500.166,00. Surplus/defisit Rp (20.700.325.292,35)
c.pembiayaan
1. 1.penerimaan Rp 104.414.699.451,23;
2. 2.pengeluaran Rp 39.964.783.513,22; dan jumlah Pembiayaan Netto Rp 64.449.915.938,01.
d.sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp 43.749.590.645,66.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 22 Agustus 2025 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 22 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. ADRIANUS FIRMINUS PARERA BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 15 Diundangkan di Mre Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA, FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 8 LAMPIRAN ...

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…