DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Asas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pemeliharaan Ternak; V. Penertiban Pemeliharaan Ternak; VI. Perizinan Pemeliharaan Ternak; VII. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; VIII. Sanksi Administratif; IX. Ketetentuan Penyidikan; X. Ketetentuan Pidana; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, pemeliharaan ternak yang dilaksanakan dengan pola pemeliharaan semiintensif maupun intensif, belum menaati kaidah budi daya ternak yang baik dari aspek peternakan dan kesehatan hewan, pengelolaan lingkungan, serta rencana tata ruang wilayah Kabupaten, sehingga diperlukan kontrol pemerintah melalui pemberian izin atau pendaftaran usaha budi daya ternak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 2 2 Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN TERNAK. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 2 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka atau sebutan lainnya.
5.Peternakan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6.Kesehatan Hewan adalah urusan yang berkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7.Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara dan yang di habitatnya.
9.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan;
12.Budi Daya Ternak adalah usaha ternak yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya ternak secara berkesinambungan untuk ternak peliharaan dan produk ternak.
13.Produk ternak adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau yang telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14.Perusahaan peternakan adalah orang perorang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 2 4
15.Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
16.Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
17.Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu kecamatan.
18.Usaha Peternakan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha di bidang peternakan.
19.Izin Usaha Budi Daya Ternak adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perorangan atau korporasi untuk melaksanakan kegiatan usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan mencari keuntungan.
20.Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak adalah bukti yang menunjukan bahwa usaha pemeliharaan ternak yang dilaksanakan oleh perorangan atau korporasi diketahui dan diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
21.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas penyelengaraan pemeliharaan ternak adalah:
1. a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
2. b.keamanan dan kesehatan;
3. c.kerakyatan dan keadilan;
4. d.keterbukaan dan keterpaduan;
5. e.kemandirian;
6. f.kemitraan;
7. g.keprofesionalan; dan
8. h.kearifan lokal.
(2)Penyelenggaraan pemeliharaan ternak dilaksanakan di Daerah.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan ternak.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan pemeliharaan ternak bertujuan : Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 2 5

a.mengelola sumber daya ternak secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal ternak secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
c.melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
d.mengembangkan sumber daya ternak bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.pemeliharaan ternak;
b.penertiban pemeliharaan ternak;
c.perizinan;
d.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
e.sanksi administratif;
f.ketentuan penyidikan; dan
g.ketentuan pidana.

BAB IV

PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 6

Pemeliharaan ternak dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara pemeliharaan ternak yang baik, pengelolaan lingkungan, kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan cara tradisional dan Budi daya.
(2)Pemeliharaan ternak dengan cara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pola pemeliharaan secara liar tanpa campur tangan pemilik.
(3)Pemeliharaan ternak dengan cara Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pola pemeliharaan dengan campur tangan pemilik. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 2 6

Pasal 8

(1)Jenis ternak yang dapat dipelihara adalah ternak lokal dan/atau ternak dari luar Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.ternak sapi;
2. b.ternak kerbau;
3. c.ternak kuda;
4. d.ternak kambing;
5. e.ternak babi;
6. f.ternak ayam buras;
7. g.ternak ayam ras pedaging;
8. h.ternak ayam ras petelur;
9. i.ternak itik; dan
10. j.ternak jenis lain.

Pasal 9

(1)Pemeliharaan ternak dapat dilakukan pada :
1. a.kawasan budi daya peternakan;
2. b.kawasan budi daya tanaman pangan;
3. c.kawasan budi daya hortikultura; dan
4. d.kawasan budi daya perkebunan.
(2)Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilaksanakan dengan sistim integrasi antara ternak dan tanaman.

Pasal 10

(1)Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya dapat dilaksanakan oleh perorangan atau korporasi.
(2)Pemeliharaan ternak dengan cara budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :
1. a.Izin Usaha Budi Daya Ternak; dan
2. b.Tanda Daftar Usaha Budi Daya Ternak.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…