DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 2 Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 151/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 3 Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 34 dihapus.
2.Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 34A, 34B dan Pasal 34C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

a.rumus perhitungan tarif retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
b.perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34B

(1)Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi serta memperhitungkan Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 4 Jarak Tempuh yang diformulasikan berupa RPMT = TP x [TR X ((koefisien Z+K+JM+JT):4)] dengan keterangan sebagai berikut:
1. a.RPMT adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
2. b.TP adalah Tingkat Penggunaan Jasa;
3. c.TR adalah Tarif Retribusi; dan
4. d.Koefisien (Z+K+JM+JT) : 4 adalah jumlahan dari Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Jarak Tempuh dibagi 4 (empat).
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(4)Koefisien Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan nilai yang ditetapkan untuk menghitung Koefisien Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Jarak Tempuh.
(5)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
(6)Rumus perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dan Besaran tarif retribusi menara telekomunikasi Sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan daerah ini.

Pasal 34C

(1)Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
(2)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
1. a.honorarium petugas pengawas ke lapangan;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan;
4. d.biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
5. e.alat tulis kantor; dan
6. f.biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 5
(3)Koefisien besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan nilai:
1. a.zonasi;
2. b.ketinggian menara;
3. c.jenis menara; dan
4. d.jarak tempuh.
(4)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2017 BUPATI SIKKA, CAP, TTD. YOSEPH ANSAR RERA Diundangkan di Maumere pada tanggal 13 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 2 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah Pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (taxing power) dan kapasitas fiskal daerah (fiscal Capacity), untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah diberi kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya berupa retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu bentuk retribusi yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menurut penggolongan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum. Jenis retribusi ini dipungut didasarkan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang mengabulkan gugatan pemohon PT. Kame Komunikasi Indonesia, maka penghitungan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi didasarkan pada maksimal 2% (dua persen) dari NJOP sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 124. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 7 Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa penjelasan Pasal 124 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi acuan dalam memperhitungkan besaran retribusi yang akan diterapkan pada jenis retribusi jasa umum. Penetapan tarif retribusi jasa umum harus didasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal dan biaya tersebut hanya untuk menutup sebagian biaya. Selain itu penetapan tarif juga harus didasarkan pada kemampuan masyarakat, jika tarif retribusi dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, pola perhitungan besaran tarif retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Sikka harus segera disesuaikan dengan tidak berdasarkan pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditentukan maksimal 2% (dua persen) dari NJOP. Akan tetapi harus didasarkan pada pedoman terbaru dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian sangat penting dan segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 34A

Cukup jelas.

Pasal 34B

Cukup jelas. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 8

Pasal 34C

Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAEARAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 104 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 9 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2017 TANGGAL 13 JUNI 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

1.TPJ : Tingkat Penggunaan TPJ dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan. Jasa Pengawasan dilakukan maksimal 2 kali se tahun per menara, maka maksimal koefisien TPJ adalah 2 (dua).
2.TR : Biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam daerah dengan komponen sebagai berikut: - Honor Pengawas - Uang Transportasi - Uang Makan - ATK (Alat Tulis Kantor)
3.Koefisien Perhitungan Zonasi, Ketinggian, Jenis Menara dan Jarak menara: No. Faktor Kode Kategori Koefisien 1 Zonasi Z Pedesaaan 1 Perkotaan 2 2 Ketinggian K ≤6 m s.d 30 m 1 31 m s.d 60 m 1.5 ≥61 m 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 10 3 Jenis Menara JM Bersama 1 Tunggal 2 4 Jarak Tempuh JT Dalam Kota 1 Sedang 1.5 Jauh=antar pulau 2 Retribusi Terutang (RT) = Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ) x [Tarif Retribusi (TR) x ((Koefisien Zonasi + Ketinggian + Jenis Menara + Jarak Tempuh) : 4)] = TPJ x [TR x ((Koefisien Z+K+JM+JT) : 4)] BUPATI SIKKA, CAP,TTD. YOSEPH ANSAR RERA Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 11 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2017 TANGGAL 13 JUNI 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BESARAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI NO SITE NAMA ALAMAT KOEFISIEN BESARAN TARIF TERUTANGZ K JM JT 1 Teka Iku Maumere Jl. Teka Iku Brai 2 2 2 1 Rp 1.798.829 2 Pemana Pemana 1 2 2 2 Rp 1.798.829 3 Wairbeler Wairbeler 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 4 Gunung Sari Gunung Sari 1 2 2 2 Rp 1.798.829 5 Wairterang Wodong 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 6 Maumere 5 eks Maumere 2 Habilangir (depan gereja habi) 2 2 1 1 Rp 1.541.853 7 Wailiti Wailiti (jalan menuju kantor camat Alok Barat) 2 2 1 1 Rp 1.541.853 8 Nelle II Lusitada Nirangkliung 1 2 1 1,5 Rp 1.413.365 9 Bola III Ipir 1 2 1 1,5 Rp 1.413.365 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 12 10 MME 045 Geliting Namangkewa 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 11 MME 046 Kopong Desa Kopong 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 12 Habi Desa Habi (belakang Kapela Lokaria) 2 2 2 1 Rp 1.798.829 13 Pulau Doi Pulau Besar (RT/RW : 006/003) Kojadoi 1 2 2 2 Rp 1.798.829 14 Wairklau Litbang (jalan menuju pengujian) 2 2 2 1 Rp 1.798.829 15 Banteng Misir Misir (depan Gereja Misir) 2 2 2 1 Rp 1.798.829 16 BSC Maumere Jln. Soekarno Hatta Iligetang 2 2 2 1 Rp 1.798.829 17 Hepang Hepong 1 1,5 2 1,5 Rp 1.541.853 18 Maumere 8 Desa Hoder 1 1,5 2 1,5 Rp 1.541.853 19 Magepanda Desa Magepanda 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 20 Lela Ruwolong 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 21 Pelabuhan Maumere Jl. Soegyopramoto / Pelabuhan 2 1,5 2 1 Rp 1.670.341 22 Nelle Desa Nelle Wutung 2 1,5 2 1 Rp 1.670.341 23 Nangarasong Ex Ende IX Desa Kolisia 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 24 Mego Desa Dobo Nua Puu 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 25 Wolowiro Desa Wolowiro 1 1,5 2 1,5 Rp 1.541.853 26 Perumnas Maumere II Koliaduk / Waidoko 2 2 2 1 Rp 1.798.829 27 Repeater Bola Desa Leku 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 28 Talibura Desa Talibura 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 29 Uwa Desa Reruwairere 1 2 2 2 Rp 1.798.829 30 Nita Nita 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 13 31 Paga Paga 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 32 Perumnas Maumere Jl. Kimang Buleng (depan Aula SMPK Frater Maumere) 2 2 2 1 Rp 1.798.829 33 Nebe Desa Nebe 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 34 Nangahure Nangahure 2 2 2 1 Rp 1.798.829 35 Waigete Belakang kantor Camat Waigete 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 36 Maumere XI Jl. Beringin (samping rumah Ibu Heriance) 2 1,5 2 1 Rp 1.670.341 37 Doreng I Hebar RT. 012 / RW. 004 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 38 Kantor Telkom Jl. Soekarna Hatta / Telkom 2 2 2 1 Rp 1.798.829 39 Pemda Maumere Jl. Cemara / Pekuburan 2 2 2 1 Rp 1.798.829 40 Maumere III Belakang Kantor Lurah Wolomarang 2 2 2 1 Rp 1.798.829 41 Samping Patung Kristus Raja Samping Patung Kristus Raja 2 2 2 1 Rp 1.798.829 42 Tanawawo Kaliwajo Nuaria 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 43 Mego Leda Goba 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 44 Maumere II Watumilok (depan Kantor Camat Kangae) 2 2 2 1 Rp 1.798.829 45 Watumilok Watumilok (depan Panti Jompo) 2 2 2 1 Rp 1.798.829 46 Lewomada Desa Lewomada 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 47 Nangalimang Jl. Wairklau, RT/RW: 004/009, Kel. Madawat 2 1 1 1 Rp 1.284,812 48 Nelle II (Koting) Koja Gete 2 2 2 1 Rp 1.798.829 49 Sikka FM Jl. Kesekuit (RT/RW : 008/03) 2 1,5 2 1 Rp 1.670.341 50 Aibura Baomekot (RT/RW: 02/02) 1 2 2 1,5 Rp 1.670.341 Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 2 14 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. YOSEPH ANSAR RERA 51 Beru Maumere Jl. Dua Toru (RT/RW: 004/05) 2 1,5 2 1 Rp 1.670.341 52 Bunga Fatima Jl. Depan Gereja Dusun Kode (RT/RW: 01/001) 2 1,5 2 1 Rp 1.670.341 53 Nelle Urung Dusun Enak (RT/RW: 004/001) 2 2 1 1 Rp 1.541.853 54 Maluriwu Maumere Jl. Kolombeke (RT/RW: 01/004) 2 1,5 2 1 Rp 1.670.341 55 Maumere 70 Jl. Wairklau (RT/RW: 004/007) 2 1 1 1 Rp 1.284.878 56 Flateran Maumere Jl. Dong Juan (RT/RW: 002/003) 2 1,5 1 1 Rp 1.413.365 57 Lepo Bispu Jl. El Tari (RT/RW : 003/008) 2 1,5 1 1 Rp 1.413.365

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 34A

Pasal 34B

Pasal 34C

Pasal 34

Pasal 34A

Pasal 34B

Pasal 34C

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 34A

Pasal 34B

Pasal 34C

Pasal 34

Pasal 34A

Pasal 34B

Pasal 34C

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011