Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJMD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Peralihan; Bab 5. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
BAB III
Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. ADRIANUS FIRMINUS PARERA LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 3 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 03/2025. Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA, FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG PENJELASAN ... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029 I. UMUM Kabupaten Sikka merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sejarahnya, Kabupaten Sikka merupakan Onderafdeling yang kemudian berubah menjadi Swapraja Sikka yang diperintah oleh raja secara turun temurun. Pada tahun 1902 saat kepemimpinan Raja J. Nong Meak da Silva, sistem Swapraja Sikka berubah menjadi sistem desentralisasi. Hal ini berlanjut dengan munculnya regulasi baru yaitu Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Perubahan kemudian terjadi di tanggal 1 Maret 1958, yang mana Swapraja Sikka menjadi daerah tingkat I dengan ibukota Maumere dan Don Paulus Centis Ximenes Da Silva sebagai Kepala Daerah pertama. Penyelenggaraan pemerintahan masa itu didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1967, Daerah tingkat I Swapraja Sikka berganti nama menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka dan dipimpin oleh Laurensius Say. Pembangunan daerah terus berlanjut bersama dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang silih berganti setelah kepemimpinan Laurensius Say. Di tahun 1978-1988 pembangunan Kabupaten Sikka dilakukan bersama kepemimpinan Drs. Daniel Woda Palle, yang kemudian dilanjut oleh Drs. A. M. Conterius Tahun 1988-1993. Lima tahun kemudian, pembangunan Kabupaten Sikka dipimpin oleh Aleksander Idong hingga tahun 1998 dan dilanjut oleh Drs. Paulus Moa di tahun 1998-2003. Pembangunan daerah semakin intens dilakukan bersama kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru ditahun berikutnya bersama Drs. Alexander Longginus dan Drs. Yoseph Ansar Rera. Pada tahun 2003-2008 Pemerintahan Kabupaten Sikka di bawah kepemimpinan Drs. Sosimus Mitang dan dr. Wera Damianus. Pada tahun 2008-2013 beralih kepemimpinan ke Bupati Drs. Yoseph Ansar Rera dan Wakil Bupati Drs. Paolus Nong Susar, pembangunan di Kabupaten Sikka semakin berkembang seiring pergantian kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Tahun 2018-2023 di Kabupaten Sikka dipimpin oleh Bupati Fransiskus Roberto Diogo, S. Sos., M. Si dan Wakil Bupati Romanus Woga. Pada tahun 2023-2025 pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Sikka dipimpin oleh Adrianus Firminus Parera, S.E., M. Si sebagai penjabat Bupati Sikka penunjukan ini Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan … dengan Masa Jabatan yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Otonom Daerah. Berbagai perencanaan pembangunan dan implementasi terus diupayakan oleh setiap kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang berganti setiap lima tahunnya. Di tahun 2025 pembangunan daerah Kabupaten Sikka semakin diupayakan berkembang menjadi lebih baik bersama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, yaitu Juventus Prima Yoris Kago dan Simon Subandi Supriadi. Berbagai harapan dan impian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka periode 2025–2029 tertuju pada upaya percepatan pembangunan daerah. Selain itu pula Kabupaten Sikka memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi potensi strategis untuk dikembangkan guna mendukung kemajuan daerah. Harapan kepemimpinan serta potensi daerah tersebut menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya Kabupaten Sikka yang produktif, kreatif, unggul, dan mandiri. Pembangunan yang terencana dengan baik diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang matang, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Sikka lima tahun ke depan. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik dan politis setelah terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. RPJMD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis daerah, serta memaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, hingga program yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang … tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2025-2029 telah mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis tahun 2025-2029 meliputi :
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…