DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Perangkat Desa; III. Pengangkatan Perangkat Desa; IV. Pemberhentian Perangkat Desa: V. Kekosongan Perangkat Desa; VI. Larangan dan Sanksi; VII. Pembiayaan; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 SALINAN Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4 2 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
5.Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4 3
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang bertugas membatu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan dan paling sedikit 2 (dua) bidang urusan.
(3)Kepala Urusan paling banyak 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.urusan tata usaha dan umum;
2. b.urusan keuangan; dan
3. c.urusan perencanaan.
(4)Kepala Urusan paling sedikit 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.urusan umum dan perencanaan; dan
2. b.urusan keuangan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disebut Kepala Dusun merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4 4 ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
(3)Pelaksana Teknis paling banyak 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan.
(4)Pelaksana Teknis paling sedikit 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.seksi pemerintahan;dan
2. b.seksi kesejahteraan dan pelayanan.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
3. c.terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berkelakuan baik; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4 5
4. d.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
6. f.bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
9. i.tidak sedang melaksanakan tugas jabatan lainnya;
10. j.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau jabatan lainnya;
11. k.memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai formasi jabatan yang diisi;
12. l.putra/putri desa yang berprestasi;
13. m.pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dan huruf m, diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, di atas kertas bermaterai;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan Kenal Lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa untuk menjadi Perangkat Desa;
h.surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4 6
i.surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
j.surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
k.surat pernyataan bersedia berdomisili di desa yang bersangkutan;
l.surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas jabatan lainnya;
m.surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa atau jabatan lainnya;
n.sertifikat/piagam penghargaan atau surat keterangan lainnya yang membuktikan bahwa yang bersangkutan berprestasi; dan
o.foto copy Keputusan pengangkatan sebagai perangkat Desa atau surat keterangan pengalaman bekerja dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari;
6. f.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Kepala Desa menetapkan perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4 7
(2)Sebelum memangku jabatan, perangkat desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh kepala desa.
(3)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 11

(1)Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
(3)Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan penghasilan unsur staf perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…