DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 4 2

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1);
6.Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 49);
7.Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 4 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka termasuk Desa Persiapan.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
9.Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan insentif Perlindungan Masyarakat Kelurahan.
(3)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 4 4

BAB III

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1)Pembagian ADD bagi setiap Desa dihitung berdasarkan :
1. a.alokasi dasar : merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total ADD; dan
2. b.alokasi formula : dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total ADD.
(2)Perhitungan pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dana insentif Perindungan Masyarakat Kelurahan, pengadaan Pakaian Dinas Upacara Besar Kepala Desa dan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

(1)Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibagi secara merata bagi setiap Desa.
(2)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : AF Desa = {(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)}*AF Kab. Keterangan : AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa; Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sikka; Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sikka; Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sikka; Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sikka; AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Sikka. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 4 5

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan rincian ADD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran penggunaan ADD untuk insentif Perlindungan Masyarakat Kelurahan tercantum dalam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
1. a.kebutuhan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
2. b.biaya operasional Pemerintah Desa;
3. c.biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa;
4. d.dana penunjang pembangunan desa;
5. e.insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
6. f.biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu; dan
7. g.insentif Perlindungan Masyarakat Desa.
(3)ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 4 6

Pasal 10

Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diberikan dengan perincian sebagai berikut:

a.Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
b.Sekreatris Desa sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
c.Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
d.Kepala Dusun sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus rupiah);
e.Kepala Desa Persiapan sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
f.Sekretaris Desa Persiapan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
g.Kepala Urusan dan Kepala Seksi Desa Persiapan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Pemerintah Desa dapat mengalokasikan tunjangan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk :
1. a.tunjangan umum; dan
2. b.jaminan sosial.
(2)Besaran tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya diberikan kepada Kepala Desa sebesar Rp250.000,- per bulan.
(3)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.jaminan sosial kesehatan; dan
2. b.jaminan sosial ketenagakerjaan.
(4)Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa :
1. a.jaminan kecelakaan kerja; dan
2. b.jaminan kematian.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…