DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Penataan Menara Telekomunikasi; III. Pengawasan Menara Telekomunikasi; IV. Pengendalian Menara Telekomunikasi; V. Kewajiban Penyedia Menara Telekomunikasi; VI. Ketentuan Peralihan; VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi di Kabupaten Sikka secara adil dan merata, perlu dilaksanakan upaya penyelenggaraan menara telekomunikasi melalui penataan, pengawasan dan pengendalian;
c.bahwa sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan menara telekomunikasi secara terintegrasi dan terpadu maka perlu diatur di dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 4 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 4 3 tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi
3.Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6.Penyedia Menara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan secara sendiri atau bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8.Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
9.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 4 4
10.Standar Pelayanan selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12.Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
13.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
14.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka
15.Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah:

a.sebagai pedoman dalam penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah;
b.memberikan kepastian hukum bagi Penyedia Menara telekomunikasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengawasan Menara Telekomunikasi;
c.mendorong pengutamaan faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan estetika kota dalam setiap pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
d.mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam menikmati layanan Telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.penataan Menara Telekomunikasi;
b.pengawasan Menara Telekomunikasi;
c.pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
d.kewajiban Penyedia Menara Telekomunikasi Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 4 5

BAB II

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

(1)Dinas bertanggung jawab dalam penataan Menara Telekomunikasi.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
1. a.unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. 1.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
  2. 2.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  3. 3.pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.lingkungan hidup;
  5. 5.perhubungan;
  6. 6.pendapatan Daerah;
  7. 7.penanaman modal;
  8. 8.perencanaan dan pembangunan Daerah;
  9. 9.pariwisata; dan
  10. 10.pertanahan.
(3)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga termasuk:
1. a.perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
2. b.instansi vertikal yang membidangi urusan di bidang agraria dan tata ruang.
(4)Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (Cell Plan); dan
2. b.mewujudkan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 4 6

Pasal 5

(1)Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyusunan dan penetapan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (Cell Plan).
(2)Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan pedoman bagi Penyedia Menara Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan:
1. a.RTRW Kabupaten;
2. b.rencana detail tata ruang Kabupaten;
3. c.kebijakan rencana pembangunan Daerah;
4. d.standar teknis bangunan gedung; dan
5. e.ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 6

Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah atau akibat adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (Cell Plan) dilakukan dengan tahapan:

a.persiapan;
b.inventarisasi, identifikasi dan analisis;
c.perumusan; dan
d.penetapan.

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (Cell Plan) dapat dilaksanakan secara swakelola.
(2)Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 4 7
1. a.ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu di bidang Telekomunikasi;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan
3. c.tingkat kesulitan dalam analisis maupun pemanfaatan teknologi tertentu dalam rangka pemenuhan dokumen rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (Cell Plan).
(3)Ketentuan mengenai swakelola dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:

a.koordinasi;
b.penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya; dan
c.pembentukan tim penyusun.

Pasal 10

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:
1. a.harmonisasi;
2. b.sinkronisasi;
3. c.integrasi; dan/atau
4. d.sinergi, rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (Cell Plan) di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Dinas dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…