DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan; Bab 3. Persyaratan dan Jangka Waktu; Bab 4. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan; Bab 5. Kedudukan, Hak dan Kewajiban; Bab 6. Pembatalan dan Pemberhentian; Bab 7. Perjanjian Tugas Belajar dan Bantuan Belajar; Bab 8. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Sikka memiliki komitmen dalam mewujudkan hak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kebijakan pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar bagi setiap aparatur sipil negara dan masyarakat;
c.bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Sikka maka perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaannya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
2.Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
3.Bantuan Belajar adalah pendanaan biaya pendidikan oleh pemerintah Daerah bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah yang melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Peserta Tugas Belajar adalah PNS yang diberikan Tugas Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk
5.meningkatkan … meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
6.Peserta Izin Belajar adalah PNS yang diberikan Izin Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan ntuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
7.Peserta Bantuan Belajar adalah siswa dan mahasiswa asal Daerah yang mendapatkan pendanaan biaya pendidikan oleh pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
8.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
12.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13.Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14.Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15.Bupati adalah Bupati Sikka.
16.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
17.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
18.Unit Kerja adalah unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Tujuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar adalah:

a.untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS di Daerah melalui pendidikan formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier PNS di Daerah; dan
c.memberikan bantuan pendanaan bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah berprestasi atau kurang mampu yang menjalani pendidikan. Pasal ...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.persyaratan dan jangka waktu;
c.seleksi, verifikasi dan penetapan;
d.kedudukan, hak dan kewajiban;
e.pembatalan dan pemberhentian;
f.perjanjian Tugas Belajar dan Bantuan Belajar;
g.pemantauan dan evaluasi; dan
h.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar.
(2)Rencana kebutuhan Tugas Belajar merupakan dasar pertimbangan dalam pemberian Tugas Belajar.
(3)Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun berdasarkan:
1. a.hasil evaluasi dan analisis terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karier dan pengembangan organisasi;
2. b.analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah; dan
4. d.hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
(4)Rencana kebutuhan Tugas Belajar berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar paling rendah memuat:

a.unit organisasi;
b.jenjang pendidikan;
c.program studi;
d.target jumlah Tugas Belajar; dan
e.tahun pelaksanaan.

Pasal 6

(1)Badan bertanggung jawab dalam:
1. a.Inventarisasi ...
2. a.inventarisasi dan kompilasi rencana kebutuhan Tugas Belajar dari tiap Perangkat Daerah;
3. b.melaporkan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan di dalam keputusan Bupati; dan
4. c.penyebarluasan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada setiap PNS di Daerah.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan kebutuhan Izin Belajar.

Pasal 8

(1)Perencanaan kebutuhan Bantuan Belajar disusun berdasarkan permohonan Bantuan Belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
(2)Permohonan Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh siswa atau mahasiswa kepada Unit Kerja.
(3)Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar permohonan Bantuan Belajar mengusulkan pengalokasian anggaran bagi pembiayaan Bantuan Belajar pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan mengutamakan keluarga miskin.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1)Syarat Tugas belajar bagi Peserta Tugas Belajar terdiri atas:
1. a.syarat administratif; dan
2. b.syarat akademik.
(2)Ketentuan …
(2)Ketentuan mengenai syarat Tugas Belajar bagi Peserta Tugas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(1)Syarat Izin belajar bagi Peserta Izin Belajar terdiri atas:
1. a.syarat administratif; dan
2. b.syarat akademik.
(2)Ketentuan mengenai syarat Izin Belajar bagi Peserta Izin Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…