DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I.Ketentuan Umum; II.Keanggotaan BPD; III.Pemberhentian Anggota BPD; IV.Kelembagaan BPD; V.Fungsi BPD; VI.Tugas dan Wewenang BPD; VII.Hak dan Kewajiban BPD; VIII.Laporan Kinerja BPD; IX.Larangan Anggota BPD; X.Peraturan Tata Tertib BPD; XI.Hubungan BPD Dengan Lembaga Lain di Desa; XII.Pembinaan dan Pengawasan; XIII.Pendanaan; XIV.Ketentuan Peralihan; XV.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6 4
10.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11.Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13.Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah Desa.
14.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
15.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
16.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sikka.
17.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
18.Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6 5

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan BPD;
b.pemberhentian anggota BPD
c.kelembagaan BPD;
d.fungsi BPD;
e.tugas dan wewenang BPD;
f.hak dan kewajiban BPD;
g.laporan kinerja BPD
h.larangan anggota BPD;
i.peraturan tata tertib BPD;
j.hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pendanaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut: Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6 6
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Dusun.

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.tidak sedang menduduki jabatan sebagai perangkat Desa, pengurus/anggota partai politik, pegawai BUMN/BUMD, pegawai negeri sipil dan/atau TNI/Polri;
f.bukan sebagai pendamping lokal Desa atau tenaga ahli lainnya yang dibiayai oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
i.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
j.sehat jasmani dan rohani; dan
k.berkelakuan baik. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6 7

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

a.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai;
c.fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
d.fotokopi ijazah pendidikan formal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
e.surat keterangan bukan sebagai perangkat Desa, pengurus/anggota partai politik, pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
f.surat pernyataan bukan sebagai pendamping lokal Desa atau tenaga ahli lainnya di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
g.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
h.fotokopi e-KTP yang dilegalisasi pejabat berwenang;
i.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit; dan
j.surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 8

(1)Kepala Desa membentuk panitia untuk melaksanakan pengisian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan jumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6 8
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(5)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan sebagai anggota BPD.
(6)Masa kerja panitia pengisian anggota BPD berakhir sampai dengan dilantiknya Anggota BPD.

Pasal 9

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan susunan personalia:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
3. c.menetapkan jumlah kuota anggota BPD dari setiap Dusun;
4. d.melakukan sosialisasi tentang tata cara dan tahapan pengisian keanggotaan BPD;
5. e.melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyelesaian permasalahan dan kendala dalam pengisian keanggotaan BPD;
6. f.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari setiap Dusun berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.menetapkan calon anggota BPD perwakilan Dusun;
8. h.menetapkan calon anggota BPD perwakilan perempuan;
9. i.memfasilitasi musyawarah antara calon anggota BPD untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD;
10. j.membuat berita acara penetapan mekanisme pengisian anggota BPD;
11. k.melaksanakan pemilihan secara langsung atau proses musyawarah perwakilan di setiap Dusun;
12. l.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
13. m.menetapkan calon anggota BPD terpilih di setiap Dusun;
14. n.menetapkan calon anggota BPD terpilih perwakilan perempuan di tingkat Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 6 9
15. o.membuat berita acara hasil penetapan calon anggota BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa; dan
16. p.bersama Kepala Desa mempersiapkan pelantikan anggota BPD.

Pasal 10

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilakukan di setiap Dusun.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf e, dilakukan kepada Kepala Desa, Camat, dan perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa.
(2)Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan.
(3)Apabila konsultasi dan koordinasi dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…