DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Kelembagaan; III. Pendataan, Perencanaan, Kebijakan dan Strategi; IV. Penyelenggaraan Fungsi Operasionalisasi, Koordinasi, dan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Rumah, Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman; V. Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; VI. Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; VII. Persetujuan Bangunan Gedung; VIII. Peran Masyarakat; IX. Pendanaan; X. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Sikka memiliki komitmen dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara komprehensif sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah maka perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

PENDATAAN, PERENCANAAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6 3
2.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3.Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
4.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5.Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
6.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7.Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.
8.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
9.Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
10.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta Peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6 4
11.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
12.Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15.Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP
16.Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
18.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6 5
19.Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
20.Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
21.Tim Pengembangan Sistem Informasi adalah tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan dan penyediaan basis data di bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui Sistem Informasi.
22.Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
23.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkulitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
24.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
25.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
26.Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
27.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6 6
28.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
29.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
30.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
32.Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
33.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
34.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
35.Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini meliputi:

a.menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah;
b.mewujudkan penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara terintegrasi dan terkoordinasi;
c.mewujudkan peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah; dan
d.menjamin upaya pemenuhan hak masyarakat untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.pendataan, perencanaan, kebijakan dan strategi;
c.penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6 7
d.penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
e.penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR;
f.persetujuan bangunan gedung; dan
g.peran Masyarakat.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dikoordinasi oleh Pokja PKP.
(2)Bupati bertanggung jawab dalam memfasilitasi terbentuknya Pokja PKP.
(3)Pokja PKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.koordinasi internal;
2. b.pemetaan pemangku kepentingan;
3. c.penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
4. d.penetapan Pokja PKP.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Struktur organisasi Pokja PKP meliputi:

a.pengarah; dan
b.pelaksana. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6 8

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.Bupati sebagai Ketua;
b.Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua;
c.sekretaris Daerah sebagai Koordinator;
d.asisten perekonomian dan pembangunan pada sekretariat Daerah sebagai Wakil Koordinator;
e.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PKP;
f.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai wakil ketua Pokja PKP; dan
g.kepala Dinas sebagai sekretaris.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional yang membidangi urusan terkait PKP.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi bidang:
1. a.kebijakan dan strategi;
2. b.teknis PKP;
3. c.kelembagaan, kemitraan, dan informasi; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat juga membentuk bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pendukung.

Pasal 9

(1)Pokja PKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 6 9
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Dinas.
(4)Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di bidang PKP pada Dinas.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pembagian bidang, tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan Pokja PKP dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…