DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Asas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pencegahan Perdagangan Orang; V. Tata Cara Penanganan Korban Perdagangan Orang; VI. Rehabilitasi dan Pemulangan; VII. Rencana Aksi Daerah; VIII. Gugus Tugas: IX. Hak dan Kewajiban Masyarakat; X. Kerjasama dan Kemitraan; XI. Pembinaan dan Pengawasan; XII. Pembiayaan; XIII. Ketentunan Pidana; XIV. Ketentuan Lain-Lain; XV. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Sikka harus melindungi warganya, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 2

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
5.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
7.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
7.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 4 atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
10.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
12.Pencegahan Dini adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
13.Pencegahan Sistem adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui perizinan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.
14.Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
15.Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
16.Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 5
17.Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
18.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
19.Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksankan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
20.Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan berpedoman pada :

a.penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
b.kepastian hukum;
c.proporsionalitas;
d.non-diskriminasi;
e.perlindungan;
f.keadilan;
g.kesetaraan gender; dan
h.keterpaduan.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang secara komprehensif dan terintegrasi. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 6

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah:

a.melakukan intervensi preventif sejak dini atas terjadinya perdagangan orang;
b.memberikan perlindungan kepada orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
c.menyelamatkan, merehabilitasi dan melakukan reintegrasi sosial serta memulangkan korban perdagangan orang;
d.meningkatkan strata pendidikan, ketrampilan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap masyarakat dan korban perdangagan orang beserta keluarganya;
e.memantapkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya secara kolaboratif komprehensif dalam mengatasi perdagangan orang;
f.memperkuat kewajiban pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang; dan
g.membangun jejaring informasi berjenjang secara cepat dan tepat melalui sistem informasi terpusat (callcenter).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pencegahan perdagangan orang;
b.tata cara penanganan korban perdagangan orang;
c.rehabilitasi dan pemulangan;
d.rencana aksi daerah;
e.gugus tugas;
f.hak dan kewajiban masyarakat;
g.kerjasama dan kemitraan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.pembiayaan;dan
j.ketentuan sanksi. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 7

BAB IV

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 6

(1)Pencegahan dini perdagangan orang di Daerah dilakukan melalui:
1. a.peningkatan advokasi, sosialisasi dan komunikasi informasi edukasi tentang perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak secara berjenjang dan terpadu;
2. b.peningkatan pendidikan formal wajib belajar 12 tahun bagi anak didik;
3. c.peningkatan pendidikan keterampilan bagi anak putus sekolah dan korban beserta keluarganya;
4. d.pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat dan korban untuk pemberdayaaan ekonomi mikro kecil menengah dan pelayanan sosial; dan
5. e.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
(2)Pelaksanaan pencegahan dini perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang-bidang lain yang terkait secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(3)Pelaksanaan pencegahan dini perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial.

Pasal 7

(1)Pencegahan sistem perdagangan orang di Daerah dilakukan melalui: Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 8
1. a.membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif dengan melibatkan aparat desa;
2. b.mengintegrasikan sistem pelayanan dan perizinan terpadu;
3. c.melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Daerah;
4. d.melakukan pendataan dan pemantauan serta perlindungan terhadap setiap calon tenaga kerja yang akan bekerja di dalam maupun di luar negeri;
5. e.membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
6. f.membangun sistem pusat informasi pengaduan secara cepat mengenai tindak pidana perdagangan orang.
(2)Pelaksanaan pencegahan sistem perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan pencegahan sistem perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak.
(2)Pekerjaan yang dilarang melibatkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 9
2. b.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan porno;
3. c.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
4. d.pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3)Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya pencegahan bentuk pekerjaan yang dilarang bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan pencegahan dini, pencegahan sistem, represif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat potensial yang menimbulkan bentuk pekerjaan yang dilarang bagi anak.
(5)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang akan bekerja ke luar atau ke dalam Negeri wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengajukan permohonan tertulis;
2. b.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
3. c.foto copy kartu keluarga yang masih berlaku;
4. d.foto copy akte kelahiran;
5. e.bagi perempuan/laki-laki yang telah menikah, wajib mendapat surat ijin dari suami/istri; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 7 10
6. f.bagi pemohon yang diajukan oleh PPTKIS/perantara, wajib melaporkan dan membawa serta calon tenaga kerja secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, dengan menunjukan kelengkapan identitas lembaga.
7. g.bagi yang belum menikah wajib mendapat izin dari orang tua/wali;dan
8. h.rekomendasi Ketua RT.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui:

a.penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang;
b.koordinasi dengan Pemerintah baik di dalam maupun ke luar negeri untuk pemulangan korban perdagangan orang ke daerah asal;
c.pelaporan tentang dugaan tindak pidana perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…