DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Kawasan Tanpa Rokok; V. Larangan dan Kewajiban; VI. Peran Serta Masyarakat; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Penghargaan; IX. Sanksi Administratif; X. Ketentuan Penyidikan; XI. Ketentuan Pidana; XI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.Bupati adalah Bupati Sikka. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 7 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
8.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9.Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
10.Iklan rokok yang selanjutnya disebut iklan adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
11.Promosi rokok yang selanjutnya disebut promosi adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
12.Sponsor rokok yang selanjutnya disebut sponsor adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, bersama-sama ataupun individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.
13.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 7 4
14.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
15.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
17.Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
18.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
19.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
20.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
21.Tempat umum adalah sarana tempat tertutup yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
22.Tempat lainnya adalah sarana tempat terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
23.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 7 5
24.Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
25.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka.
26.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berdasarkan asas :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.perlindungan hukum;
c.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d.keterpaduan;
e.Keadilan;
f.keterbukaan dan peran serta masyarakat;
g.akuntabilitas; dan
h.perlindungan hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan.

Pasal 3

Tujuan penetapan KTR adalah :

a.terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
d.melarang produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di KTR; dan
e.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.KTR;
b.larangan dan kewajiban; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 7 6
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.penghargaan;
f.sanksi administratif;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR meliputi :

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.fasilitas olahraga;
g.tempat kerja; dan
h.tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf f, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan dengan keputusan Bupati.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf f, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h, dapat menyiapkan tempat khusus untuk merokok.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 7 7

BAB V

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum/tempat lain yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melarang setiap orang merokok dalam wilayah KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
4. d.memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda atau petunjuk atau peringatan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah; dan/atau Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 7 8
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan KTR.
(2)Bupati dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada kepala Perangkat Daerah dan instansi lokasi KTR, meliputi :
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
3. c.Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja;
7. g.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 7 9
8. h.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan terhadap seluruh KTR; dan
9. i.Perangkat Daerah selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
(3)Pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.
(4)Pengoordinasian pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…