DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sikka

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018. 6

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 1.134.750.000.000,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.194.250.000.000,00 Defisit Rp. (59.500.000.000,00)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp. Rp. 61.000.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 59.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 104.336.181.899,00
2. b.Dana Perimbangan Rp. 827.397.172.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 203.016.646.101,00 7
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Pajak Daerah Rp. 22.082.311.998,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah Rp. 16.520.713.529,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 3.227.623.396,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 62.505.532.976,00
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 11.799.574.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp. 622.679.290.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp. 192.918.308.000,00
(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 26.846.000.000,00
2. b.Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 25.422.846.101,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 150.747.800.000,00 8

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 724.796.250.700,00
2. b.Belanja Langsung Rp. 469.453.749.300,00
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 494.727.528.000,00
2. b.Belanja Hibah Rp. 31.324,739.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.000.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 2.900.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Partai Politik Rp. 192.363.384.400,00
6. f.Belanja Tidak Terduga Rp. 2.480.599.300,00
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 39.295.264.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 264.723.585.800,00
3. c.Belanja Modal Rp. 165.434.899.500,00 9

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 61.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 1.500.000.000,00
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 50.500.000.000,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan Rp. 10.000.000.000,00
3. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 500.000.000,00
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 0,00
2. b.Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; 10
3.Lampiran III : Rincian APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
8.Lampiran VIII :Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII :Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati. 11

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 22 Desember 2017 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. YOSEPH ANSAR RERA Diundangkan di Maumere pada tanggal 22 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…